Oleh: Dr. Mohan, S.E., M.E.I.
Di tengah eskalasi dinamika sosial, bayang-bayang kemiskinan struktural, kerentanan bencana alam, hingga kesenjangan ekonomi yang kian melebar, cara pandang publik terhadap kelembagaan pengelola zakat kerap terjebak dalam simplifikasi yang merugikan.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara tidak sadar kerap dipersepsikan sebatas lembaga pengumpul donasi darurat. Setiap kali bencana menerpa atau wacana kemiskinan mengemuka di ruang publik, BAZNAS diposisikan seolah-olah institusi yang baru hadir untuk menyodorkan kotak sumbangan dan memohon belas kasihan masyarakat. Persepsi reduktif ini tidak hanya keliru
secara konseptual, tetapi juga mencederai kedudukan hakiki zakat dalam tatanan syariat Islam dan kehidupan berbangsa.
Menyamakan BAZNAS dengan lembaga peminta sumbangan adalah bentuk pemangkasan atas mandat fundamental yang diemban oleh institusi ini. BAZNAS bukan sekadar entitas penggalang dana kemanusiaan (charity fundraiser) atau organisasi karitatif insidental.
BAZNAS adalah badan resmi negara yang memiliki kewenangan serta amanat syar’i dan konstitusional untuk membangun kesadaran kolektif umat, mengedukasi kewajiban ibadah harta, serta mengelola dana zakat secara terencana, transparan, profesional, dan berdampak luas bagi kemaslahatan publik.
Untuk meluruskan mispersepsi ini, kita perlu mengupas secara mendalam akar filosofis zakat, porsi zakat dalam tata kelola negara, hingga kontribusi strategisnya terhadap ketahanan nasional.
Hakikat Zakat: Dari Sekadar Filantropi Menuju Kewajiban Syariat
Satu mendasar yang membedakan zakat dari sumbangan, infaq sukarela, atau kedermawanan umum (charity) terletak pada dimensi ibadahnya yang mengikat (obligatory). Zakat bukan respons emosional seketika atas kemalangan orang lain, melainkan sebuah pilar rukun Islam yang memiliki tata cara, nishab, haul, dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh syariat.
Allah SWT secara tegas berfirman dalam Al-Qur’an: “Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)
Ayat ini mengandung kedalaman teologis yang sangat krusial. Perintah “ambillah” menunjukkan keberadaan fungsi institusional dalam pengelolaan zakat, sementara klausa “membersihkan dan mensucikan mereka” menegaskan bahwa fokus utama zakat tidak hanya tertuju pada penerima (mustahik), melainkan juga pada orang yang mengeluarkan (muzaki).
Zakat berfungsi sebagai instrumen pembersihan harta dari hak orang lain serta penyucian jiwa dari sifat kikir, keserakahan, dan keterikatan berlebihan pada materi.
Dengan demikian, zakat bukan semata-mata tentang “orang miskin yang sedang membutuhkan uang”, melainkan tentang “pemilik harta yang memiliki kewajiban spiritual kepada Allah SWT.”
Narasi zakat harus dinaikkan kelasnya dari sekadar wacana belas kasihan menjadi kesadaran kewajiban agama (religious obligation). Seruan yang dibangun oleh lembaga amil tidak boleh lagi berbunyi, “Mari membantu karena ada orang miskin yang menderita,” melainkan harus berartikulasi, “Mari tunaikan kewajiban kepada Allah, karena di dalam harta yang kita kuasai terdapat hak insan lain yang wajib ditunaikan.” Perubahan narasi ini sangat vital untuk membangun martabat umat dan kehormatan ibadah zakat itu sendiri.
Relasi Zakat dan Negara: Bersinergi untuk Masyarakat Tanpa Mengurangi Peran APBN
Salah satu diskursus yang perlu didudukkan secara proporsional adalah relasi antara zakat dan keuangan negara. Sering kali timbul anggapan keliru bahwa keberadaan BAZNAS
menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menanggulangi kemiskinan, atau sebaliknya,
zakat dianggap sebagai alat untuk mengambil alih tugas APBN.
Secara ketatanegaraan, kewajiban penyediaan fasilitas dasar, penanganan kemiskinan,
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur merupakan
tanggung jawab konstitusional negara yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Zakat sama sekali tidak dirancang untuk menjadi pengganti APBN atau penambal keterbatasan anggaran pemerintah. Namun, negara juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta sosio-religius bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah Muslim yang terikat oleh kewajiban syariat. Di sinilah terletak posisi strategis BAZNAS. Negara menjalankan tanggung jawab publiknya melalui instrumen
pembangunan nasional, sementara umat menjalankan kewajiban keagamaannya melalui
instrumen zakat.
BAZNAS hadir sebagai jembatan resmi agar pelaksanaan kewajiban agama tersebut dapat dikelola secara amanah, sistematis, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. BAZNAS ada bukan karena negara gagal, melainkan karena umat memiliki kewajiban
ibadah harta yang harus difasilitasi dengan tata kelola modern.
Mengubah Paradigma Edukasi Muzaki: Dari Emosi Menuju Ketaatan
Selama ini, kampanye penghimpunan zakat acapkali terperangkap dalam pendekatan
emosional yang terfokus pada penderitaan penerima bantuan. Gambar anak yatim yang
terlantar, masyarakat miskin yang kelaparan, atau korban bencana yang kehilangan tempat
tinggal kerap menjadi komoditas utama dalam menggalang dana.
Pendekatan ini tidak sepenuhnya salah, namun jika digunakan secara terus-menerus tanpa edukasi substansial, ia akan mereduksi zakat menjadi sekadar dana darurat.
Lembaga amil zakat harus melangkah ke pendekatan yang lebih fundamental: mengedukasi para pemilik harta (muzaki) tentang hakikat kepemilikan dalam Islam. Islam tidak pernah melarang warganya untuk menjadi kaya. Kekayaan adalah hal positif yang dapat menjadi sarana kebaikan apabila diperoleh secara halal dan dikelola sesuai tuntunan syariat. Namun, kepemilikan harta dalam Islam bersifat nisbi dan membawa konsekuensi moral yang berat.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT:
“Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang diketahui, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai bagian.” (QS. Al-Ma’arij: 24–25)
Muzaki perlu disadarkan bahwa harta yang mereka miliki bukanlah kepemilikan mutlak tanpa batas.
Di dalam setiap rupiah keuntungan usaha atau penghasilan yang diperoleh, terdapat hak orang lain yang dititipkan oleh Allah. Oleh karena itu, BAZNAS tidak boleh memposisikan diri sebagai peminta-minta yang datang mengimbau kebaikan hati orang kaya, melainkan sebagai institusi profesional yang mengingatkan orang kaya untuk menunaikan ketaatan spiritualnya.
Inilah garis demarkasi yang tegas antara fundraising sekuler dengan pembangunan kesadaran zakat berbasis tauhid.
Transformasi Pengelolaan: Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki
Orientasi pendayagunaan zakat juga harus mengalami pergeseran paradigma secara radikal.
Zakat tidak boleh berhenti sebagai santunan konsumtif yang habis dalam sekejap. Bantuan
insidental memang tetap diperlukan dalam kondisi darurat bencana atau krisis akut, tetapi
portofolio terbesar dana zakat harus diarahkan pada program-program produktif yang
berorientasi pada kemandirian ekonomi.
Pemanfaatan zakat secara produktif telah memiliki pijakan hukum dan fatwa keagamaan yang kuat di Indonesia. Pendayagunaan zakat harus ditujukan untuk memutus mata rantai
kemiskinan melalui alur transformasi yang jelas: dari mustahik yang menerima bantuan, menjadi mustahik yang berdaya, bertransformasi menjadi individu mandiri, hingga akhirnya naik kelas menjadi muzaki baru.
Dimensi pembangunan dalam zakat mencakup perbaikan kualitas sumber daya manusia
melalui beasiswa pendidikan, penguatan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja,
peningkatan akses kesehatan, hingga pendampingan program sosial berbasis komunitas.
Pengelolaan zakat yang berorientasi produktif tidak hanya meringankan beban penderitaan
secara sementara, tetapi secara mendasar menghancurkan akar ketidakberdayaan ekonomi.
Zakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional
Jika ditarik ke dalam diskursus strategis yang lebih luas, potensi zakat memiliki korelasional
langsung dengan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional modern tidak lagi semata-mata diukur dari kesiapan militer atau alutsista pertahanan, melainkan dari ketangguhan struktur sosial-ekonomi masyarakat.
Kemiskinan ekstrim, ketimpangan pendapatan yang menganga, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, serta kerapuhan institusi keluarga adalah ancaman nyata bagi stabilitas dan ketahanan suatu bangsa. Kerentanan sosial-ekonomi yang dibiarkan tanpa penanganan sistematis dapat memicu disintegrasi, kriminalitas, dan konflik sosial.
Dalam kerangka inilah zakat memegang peranan krusial. Zakat yang dihimpun secara
transparan dan disalurkan secara tepat sasaran berfungsi sebagai jaring pengaman sosial
alami (social safety net) sekaligus mesin pemerataan ekonomi. Zakat memperkuat solidaritas antarkelas sosial, meredam resimpatisasi konflik akibat cemburu sosial, serta meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dengan memperkuat fondasi ekonomi rakyat, zakat secara langsung mengukuhkan ketahanan sosial bangsa dari dalam.
Redefinisi Kriteria Keberhasilan Institusi Amil Zakat
Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, tolok ukur keberhasilan BAZNAS harus
didefinisikan ulang. Selama ini, indikator kinerja amil sering kali terfokus pada angka kuantitatif:
berapa ratus miliar atau triliun rupiah dana yang berhasil dihimpun dalam satu tahun anggaran.
Meskipun target nominal itu penting sebagai indikator kepercayaan publik, angka
penghimpunan semata tidak cukup untuk mengukur keberhasilan hakiki dari pengelolaan zakat.
Ukuran keberhasilan BAZNAS yang sejati harus dinilai dari pertanyaan-pertanyaan
transformatif:
● Berapa banyak pemilik harta yang sebelumnya lalai kini menjadi muzaki yang taat dan teredukasi?
Berapa banyak harta masyarakat yang berhasil disucikan melalui mekanisme syariat?
● Berapa banyak keluarga miskin yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan struktural
berkat program pemberdayaan zakat?
● Berapa banyak anak dari keluarga tidak mampu yang berhasil menyelesaikan pendidikan
dan mendapatkan pekerjaan layak?
● Berapa banyak pelaku usaha mikro yang berhasil mengembangkan usahanya hingga
mandiri secara finansial?
● Dan yang paling utama, berapa banyak penerima zakat (mustahik) yang dalam kurun
waktu tertentu berhasil mentransformasikan dirinya menjadi pembayar zakat (muzaki)?
Ketika indikator-indikator dampak (impact assessment) ini dijadikan acuan utama, kita tidak lagi memandang zakat sebagai sekadar dana bantuan sosial insidental, melainkan sebagai sebuah ekosistem pembangunan umat dan bangsa yang berkelanjutan.
Mengembalikan Ruh Zakat untuk Peradaban
Sebagai penutup, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan narasi dan mengembalikan zakat kepada ruh aslinya. Zakat adalah bentuk ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta, mekanisme pembersihan jiwa dan harta, sarana penguatan solidaritas kemanusiaan, serta instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
BAZNAS tidak boleh membiarkan dirinya diposisikan sekadar sebagai institusi pemadam
kebakaran yang baru dipanggil ketika krisis atau bencana terjadi. BAZNAS harus hadir jauh
sebelum bencana sosial merebak, yakni dengan membangun kesadaran para pemilik harta, menyediakan sistem tata kelola zakat yang akuntabel dan berbasis teknologi modern, serta merancang program pemberdayaan masyarakat yang berdampak jangka panjang.
Mari kita ubah paradigma bersama. Jangan lagi mengajak orang kaya sekadar untuk
“memberikan donasi”, tetapi ajaklah mereka untuk menunaikan ketaatan ibadah. Jangan hanya mengeksploitasi narasi kemiskinan, tetapi gaungkan pula kewajiban syariah bagi mereka yang menguasai kekayaan. Tinggalkan budaya karitas yang memanjakan, dan bangunlah budaya zakat yang memberdayakan.
Ketika seorang Muslim menunaikan zakat, ia tidak sedang berderma secara sukarela; ia sedang menjalankan perintah agama, membersihkan hartanya, mensucikan jiwanya,
memuliakan saudaranya, dan turut serta meletakkan batu bata bagi pembangunan peradaban bangsa. Apabila jutaan masyarakat mampu di negeri ini memiliki kesadaran syariah yang sama, zakat tidak akan lagi dipandang sebagai dana sumbangan biasa, melainkan akan menjelma menjadi pilar kekuatan moral, ekonomi, sosial, dan peradaban Indonesia.
