Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memperoleh pengakuan publik. Survei terbaru Arus Survei Indonesia (ASI) menempatkan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang dinilai paling tepat sasaran dan paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengatakan hasil survei menunjukkan MBG memperoleh tingkat penerimaan yang kuat karena manfaat program dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.
“Sedangkan program prioritas yang paling tepat sasaran, berikut urutan tiga besarnya. Makan Bergizi Gratis atau MBG 40,8 persen, Cek Kesehatan Gratis 18,7 persen, dan Sekolah Rakyat 9,8 persen,” kata Ali.
Survei tersebut dilaksanakan secara tatap muka pada 23–29 Juli 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Menurut Ali, hasil itu menunjukkan bahwa MBG tidak berhenti sebagai janji kebijakan, tetapi telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya fondasi penerimaan sosial terhadap MBG. Namun, kepercayaan publik perlu terus dijaga melalui pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan konsisten dalam memenuhi standar mutu.
Ali berharap pengawasan terhadap MBG terus diperkuat agar tren positif tersebut dapat dipertahankan dan program memberikan dampak yang semakin luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sejalan dengan itu, Pakar Gizi Universitas Tadulako Prof Nurudin Rahman menilai keamanan pangan harus menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan MBG. Menurutnya, besarnya manfaat dan penerimaan publik perlu diikuti dengan jaminan bahwa makanan yang diterima masyarakat bergizi, berkualitas, dan aman dikonsumsi.
“Kehigienisan bahan makanan dan porsi gizi makanan sangat penting dalam penyajian MBG,” ujar Nurudin dalam kesempatan terpisah.
Ia menjelaskan, pengendalian keamanan pangan perlu dimulai sejak pemilihan bahan baku. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memperhatikan kualitas, daya tahan, dan kandungan gizi bahan pangan, disertai kebersihan dapur serta kelayakan peralatan yang digunakan.
“SPPG wajib menjaga kualitas bahan baku pangan supaya aman dikonsumsi,” katanya.
Nurudin juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam penyusunan menu MBG. Menurutnya, bahan pangan lokal tidak kalah baik dibandingkan bahan makanan berharga mahal selama memenuhi persyaratan gizi dan keamanan. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjaga variasi menu, meningkatkan efisiensi, dan mendukung perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
Ia mengapresiasi penyesuaian kebijakan MBG yang dilakukan pemerintah, termasuk pemberian prioritas kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut dinilainya sebagai langkah strategis untuk memperluas pemerataan layanan gizi.
Agar implementasinya berjalan optimal, Nurudin merekomendasikan pengawasan kolaboratif yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pangan.
SPPG juga perlu melibatkan ahli kesehatan lingkungan untuk memastikan sanitasi dapur, keamanan makanan, dan penjaminan mutu menu. Selain itu, ia mendorong keterlibatan tim multidisiplin yang memahami prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah risiko keamanan pangan.
Menurut Nurudin, intervensi gizi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak masa kehamilan. Karena itu, pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil menjadi bagian penting dalam memastikan kecukupan gizi anak sekaligus mencegah stunting.
Hasil survei ASI dan pandangan pakar tersebut menunjukkan bahwa tingginya penerimaan masyarakat dapat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Modal sosial itu perlu dirawat melalui pengawasan keamanan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal, penguatan kompetensi SPPG, dan evaluasi program secara berkala.
Dengan tata kelola yang semakin kuat, MBG tidak hanya berpeluang mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan, pemerataan layanan gizi, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
