NERACAONLINE –Hari Listrik Nasional ke-81 menjadi momentum untuk kembali memperjuangkan pengelolaan listrik ke tangan negara. Hal ini menjadi suara dan dukungan dari 1.600 pekerja listrik di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke.
Kata Ketua Umum Serikat Pekerja (SP PLN), M. Abrar Ali, ketenagalistrikan harus dikelola sepenuhnya oleh negara melalui PLN dan dirinya mendesak peninjauan ulang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku saat ini.”RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar di Jakarta, Selasa (27/10).
Dia juga terang-terangan menolak dominasi swasta di sektor pembangkitan. Di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply), skema pembayaran kepada produsen listrik swasta (IPP) dinilai makin membebani keuangan perusahaan. “Di tengah oversupply, RUPTL 2025–2034 itu harus dievaluasi ulang sehingga porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” papar Abrar
Abrar juga mengkritik penggunaan mata uang dolar AS dalam transaksi listrik swasta. Dia memberi peringatan keras terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang tengah dibahas di DPR, yaitu agar pasal power wheeling tidak diselundupkan kembali setelah sebelumnya dihapus dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah. “Kami juga sangat berharap denominasi dolar menjadi bahan evaluasi, karena itu sangat memengaruhi keuangan PLN maupun berdampak terhadap APBN. Begitu juga power wheeling, setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan, ini akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada,” tambahnya.
Selain itu, Abrar menyerukan solidaritas dan mengajak para anggota siap datang kembali ke Jakarta dalam jumlah yang jauh lebih besar bila diperlukan, demi memperjuangkan hak pekerja dan menjaga kedaulatan PLN.
Sementara Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar menyatakan, manajemen siap mendengar karena dirinya sendiri merasakan kondisi lapangan. “Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” ujar Suroso.
Dia berkomitmen mengevaluasi kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), dan perbaikan sistem remunerasi. Menurutnya, langkah itu harus sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan. “Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun,” ungkapnya.
Suroso juga menanggapi aspirasi soal keandalan operasional dan penanganan gangguan di daerah terisolasi seperti Serui dan Kepulauan Riau. Dia menekankan bahwa dalam situasi darurat, kecepatan aksi di lapangan harus didahulukan ketimbang alur birokrasi, agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapat layanan listrik yang andal.
