Menjadi negara kepulauan, sektor maritim mempunyai peran penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kelancaran distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lain tidak bisa hanya mengandalkan jalur darat. Kapal, pelabuhan, dan tenaga kerja maritim menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi.
Ya, ada proses panjang yang melibatkan transportasi, pergudangan, pelabuhan, kapal kargo, hingga distribusi akhir ke penerima. Di balik kelancaran itu, sektor maritim memiliki peran besar, terutama untuk pengiriman barang antar pulau dan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Maka tak heran, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, transportasi penyeberangan bukan sekadar sarana untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Kapal menjadi penghubung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, akses pendidikan, layanan kesehatan hingga roda pemerintahan.
Pada kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), konektivitas bahkan menjadi fondasi utama pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, peran PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) sangat signifkan menjadi penyambung nafas roda ekonomi masyarakat, logistik, pariwisata dan bahkan tulang punggung logistik kemanusiaan di Indonesia, terutama saat akses darat terputus akibat bencana alam. Tengok saja, bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini, keberadaan armada kapal milik ASDP dinilai cukup membantu mendukung mobilisasi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.
Bayangkan apa jadinya, ketika bencana melanda di daerah kepulauan tanpa ada dukungan armada kapal ASDP dalam memobilisasi angkutan bantuan akan memberikan dampak kerugian lebih besar lagi bagi masyarakat korban bencana.
Berangkat perannya yang cukup strategis menjangkau pulau terluar dan memobilisasi terjauh, ASDP menempatkan layanan penyeberangan sebagai bagian dari dukungan terhadap mobilisasi bantuan, dengan kombinasi kebijakan pembebasan biaya bagi kendaraan relawan dan penegakan prosedur dokumen serta manifest kapal. Kebijakan ini dimaksudkan mempercepat distribusi bantuan ke kawasan terdampak gempa di NTT tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.
Ketika bencana melanda, ASDP langsung mengaktifkan protokol khusus. Kapal-kapal yang biasanya beroperasi dengan jadwal reguler dapat dialihkan fungsinya untuk menjadi moda transportasi kemanusiaan. Kecepatan dan kapasitas muatan kapal penyeberangan menjadi aset berharga dalam fase penyelamatan dan pemulihan awal.
Tidak semua kapal mampu melakukan misi ini. Kapal-kapal ASDP dirancang dengan ketangguhan khusus untuk mengatasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang sering terjadi di perairan NTT. Lambung kapal yang kokoh, sistem navigasi modern, dan crew yang terlatih menjadi kombinasi yang memastikan bantuan sampai dengan selamat.
Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Labuan Bajo-Sape, Ronaldo Hutabarat mengatakan, meski ASDP menjalankan fungsi sosial dengan membebaskan biaya penyeberangan, kewajiban pencatatan dalam manifest tetap berlaku. Menurut dia, manifest bukan sekadar formalitas administrasi. Manifest merupakan bagian penting dari penyelenggaraan jasa angkutan penyeberangan.“Berapa yang dimuat di kapal, itulah realisasi manifest seharusnya,” ujar Ronaldo.
Utamakan Keselamatan
Dirinya mengingatkan, ketidaksesuaian data manifest dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi kecelakaan atau insiden di laut. Karena itu, operator maupun regulator harus memiliki data yang sama mengenai jumlah kendaraan, penumpang, dan muatan yang berada di atas kapal. Dengan kata lain, kemanusiaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan. ASDP tetap membuka pintu bagi bantuan, tetapi bantuan tersebut harus masuk melalui mekanisme yang benar.
Meski membawa misi kemanusiaan, ASDP harus menjaga pelayanan reguler. Pasalnya, keterlambatan satu mata rantai transportasi dapat berdampak pada masyarakat yang menunggu bantuan di lokasi bencana. Namun kondisi tersebut kemudian mulai teratasi setelah dua kapal kembali dapat dioperasikan. Dengan dua kapal yang beroperasi di lintasan Labuan Bajo-Sape, ASDP dapat meningkatkan kapasitas mobilisasi kendaraan sekaligus mengurangi antrean.
Sementara Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menegaskan, dukungan penuh pemulihan NTT pascagempa dilakukan perseroan melalui penguatan konektivitas penyeberangan dengan mengerahkan kapal untuk mengangkut bantuan, relawan, serta kebutuhan masyarakat terdampak.”Kami ingin kapal ASDP menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengantarkan bantuan, relawan, peralatan, dan kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan,”ujarnya.
Disampaikannya, di tengah proses pemulihan masyarakat NTT pascagempa, dukungan tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk bantuan, tetapi juga akses yang memungkinkan bantuan tersebut tiba di wilayah terdampak. Menjawab kebutuhan tersebut, ASDP kembali mengerahkan KMP Ile Ape untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan menuju Palue, Kabupaten Sikka. Berangkat dari Pelabuhan Kewapante, Maumere, KMP Ile Ape mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat proses penanganan pascabencana.
Heru menegaskan, konektivitas penyeberangan memiliki peran penting ketika akses menuju wilayah terdampak menjadi bagian dari tantangan pemulihan.“Dalam situasi seperti ini, tugas kami bukan hanya memastikan kapal berlayar, tetapi memastikan konektivitas dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Karena itu, kami terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat,” ucap Heru.
Menyadari pentingnya akses mobilitas yang merata sebagai kunci pemerataan ekonomi, ASDP disampaikan Heru terus perluas jaringan pelabuhan dan kapal penyeberangan yang terus berkembang agar masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat menikmati kemudahan bergerak, berdagang, dan bertumbuh bersama.
Perseroan dalam lima tahun ke depan menginvestasikan dana mencapai Rp 23,4 triliun. Rencananya, modal sebesar itu akan digunakan untuk pengadaan 46 kapal baru dan 50 kapal charter. Rinciannya, 18 kapal untuk mendukung strategi Long Distance Ferry (LDF), 15 kapal untuk memperkuat 14 lintasan eksisting, dan 13 kapal sebagai program peremajaan. Hal ini sangat beralasan, lantaran 59% kapal ASDP usianya di atas 30 tahun
Nilai investasi tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan 55 proyek di 35 pelabuhan. Ada yang bersifat pembangunan baru, revitalisasi, dan kerja sama dengan stakeholders.
Bangun Industri Pariwisata
Selain mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas lintas wilayah dan penghubung utama mobilitas dan logistik antarpulau di Indonesia, ASDP juga berperan membangun potensi industri pariwisata. Perseroan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai destinasi wisata sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Karena itu, kolaborasi dengan ASDP sebagai pengelola Bakauheni Harbour City dinilai strategis untuk mengoptimalkan potensi kawasan tersebut.”Pariwisata menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Melalui sinergi dengan ASDP, kita ingin memastikan kawasan Bakauheni Harbour City dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Lampung,” kata Marindo.
Menurutnya, Bakauheni Harbour City memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan unggulan yang mengintegrasikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta aktivitas usaha masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, kawasan tersebut juga dapat diintegrasikan dengan berbagai agenda dan kalender event pariwisata Provinsi Lampung sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.”Kita berharap kawasan ini semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, serta memberikan multiplier effect bagi pelaku usaha dan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap perekonomian Lampung,” ujarnya.
Marindo menambahkan, pengembangan Bakauheni Harbour City membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Lampung. Sementara itu, Project Head Bakauheni Harbour City, Mario Sardadi mengatakan, pengembangan kawasan BHC terus diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitar.
Dirinya menjelaskan, kawasan tersebut memiliki sejumlah potensi unggulan, mulai dari keberadaan Menara Siger sebagai ikon Lampung hingga peluang kunjungan kapal pesiar yang melintasi kawasan Bakauheni.”Bakauheni memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang Sumatera. Kami ingin pengembangan BHC tidak hanya menghadirkan kawasan wisata, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Mario.
Mario menambahkan, ASDP juga mengglar sejumlah kegiatan untuk meningkatkan daya tarik kawasan, seperti Harbour Fest,”Melalui berbagai kegiatan di BHC, kami berharap masyarakat dapat ikut merasakan manfaat dari pertumbuhan kawasan ini. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengembangan Bakauheni Harbour City dapat berjalan dan memberikan dampak berkelanjutan,”tandasnya.
Dukungan ASDP dalam membangun industri pariwisata juga dihadirkan lewat solusi transportasi untuk destinasi wisata terpencil seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dengan layanan KMP Sultan Murhum II yang menghubungkan Kamaru – Kaledupa – Tomia – Binongko. Di wilayah Papua, ASDP menyediakan kapal perintis seperti KMP Lema, KMP Terubuk I, dan KMP Kokonao, memudahkan akses ke Raja Ampat dan tempat-tempat menarik seperti Ekowisata Hutan Mangrove Pomako dan budaya Asmat.
Selain itu, Sulawesi Utara juga dijangkau melalui KMP Tarusi untuk mencapai destinasi wisata di Likupang. Sedangkan, dengan KM Lompa di lintasan perintis Bastiong – Moti – Makian – Kayoa akan mempermudah perjalanan menuju Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara.
Pelayanan perintis tidak hanya dianggap sebagai bisnis, tetapi wujud kontribusi perusahaan dalam peran membangun negeri untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Oleh karenanya, layanan perintis juga memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutannya, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dan negara.
