NERACAONLINE-Praktik goreng saham adalah sisi gelap di pasar modal dan sudah menjadi masalah klasik. Goreng-menggoreng saham adalah istilah populer di pasar modal Indonesia untuk menggambarkan praktik manipulasi atau rekayasa pembentukan harga saham secara tidak wajar dan terkoordinasi oleh pihak tertentu atau biasanya disebut bandar, sekelompok investor bermodal besar, atau istilah halusnya market maker dengan tujuan menaikkan harga saham secara tidak wajar (artifisial) dalam waktu singkat, lalu melepas saham tersebut di harga tinggi kepada investor lain (umumnya ritel), sebelum harga kembali ambruk serendah-rendahnya.
Dalam terminologi pasar global, praktik ini sepadan dengan skema pump and dump yang di banyak yurisdiks dan termasuk Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pasar modal karena merusak prinsip perdagangan yang wajar, teratur, dan efisien. Tujuan utama menggoreng saham adalah mengerek harga saham secara artifisial setinggi mungkin melalui transaksi terkoordinasi, penyebaran rumor, atau pemanfaatan likuiditas tipis, sebelum akhirnya melepas saham tersebut dan meninggalkan investor ritel dengan kerugian.
Salah satu contoh terbesar dari praktik aksi goreng saham di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Benny Tjokro, juga dikenal dengan nama Bentjok, pada 2020 lalu. Benny Tjokro yang merupakan eks bos PT Hanson Internasional Tbk (MYRX), terlibat dalam aksi manipulasi saham bersama Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat pada beberapa perusahaan, termasuk PT Rimo Internasional Lestari (RIMO), PT TRAM, PT Sinergi Megah Internusa (NUSA), dan sejumlah perusahaan lainnya.
Dalam praktik ini, Benny Tjokro dan Heru Hidayat diduga sengaja memanipulasi harga saham dengan tujuan tertentu, yakni memoles portofolio investasi milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dalam kasus ini, aksi goreng saham digunakan sebagai alat untuk memanipulasi nilai saham dengan fundamental yang sebenarnya buruk, sehingga terlihat seolah-olah perusahaan tersebut sedang mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Alhasil, tidak hanya investor ritel yang mengalami kerugian tetapi juga investor institusi.
Cerita investor ritel yang mengaku kerap terjebak euforia grup-grup percakapan di platform yakni, harga naik cepat, grup-grup ramai, tapi begitu dirinya masuk, sahamnya langsung berbalik turun. “Kita seperti dikarungin, ” ujar Yudis (45) salah satu investor ritel.
Jatuhnya indeks harga saham gabungan (IHSG) memciu otoritas bursa melakulan penghentian sementara perdagangan atau trading halt dan kondisi ini membuat kepanikan pelaku pasar untuk melakukan aksi jual. Namun demikian, pegawai di salah satu bank syariah ini tidak terlalu panik untuk melakukan jual dan sebaliknya tetap bertahan dan mengkoleksi saham-saham murah dengan fundamental baik.
Meski sempat dihantui panik selling karena rumor pasar bahwa harga akan terus terkoreksi, rupanya hal tersebut tidak dilakukannya dengan pertimbangan investasi jangka panjang,”Meski saya mengkoleksi jumlah saham besar hasil menabung puluhan tahun, namun pertimbangan jangka panjang untuk modal biaya anaknya kuliah menjadi alasannya,”tuturnya.
Terlebih lagi, diversifikasi investasi yang tidak hanya di saham menjadi alasannya untuk tetap tenang dan bertahan. Sementara Intan (37) megaku pasrah, portofolio investasi sahamnya menyusut tajam. Padahal, deretan saham pilihanya bukanlah saham ‘gorengan’ tanpa fundamental. Dimana dirinya mengoleksi saham-saham berkapitalisasi besar dan menjadi tulang punggung bursa, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), hingga PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Di samping itu, ia juga mengapit saham komoditas dan energi seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Namun, ketika gelombang tekanan melanda pasar modal secara menyeluruh, saham-saham unggulan (blue chip) pun tak luput dari sapuan imbas negatif. Floating loss atau kerugian yang belum terealisasi membengkak dalam hitungan jam. Kendati demikian, Intan memilih tidak mengambil tindakan panik dengan melepas sahamnya (cut loss).
Dirinya masih optimis dan berharap terjadinya pemulihan (rebound) instan meski di tengah pemulihan IHSG yang dinilai pelaku pasar masih rentan. Fenomena dikarungi bandar, terhempas di comberan, atau nyangkut dalam banget adalah risiko yang banyak sekali dialami investor ritel. Ya, bagaimanapun juga buntut dari praktik goreng saham, investor ritel yang akan selalu menjadi korbannya dan terlebih mereka para investor pemula yang ingin dapat cuan dengan cara instan tanpa memperhatikan rasionalitas. Investor legendaris Warren Buffett pernah mengingatkan bahwa pasar saham tidak selalu rasional karena itu investor harus tetap memakai rasionalitasnya dan jangan mimpi cuan cepat. “The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient,” kata Buffett dalam salah satu surat tahunannya dan menegaskan bahwa spekulasi jangka pendek sering kali menjadi ladang subur bagi manipulasi harga, termasuk praktik goreng saham.
Disiplin Investor
Di luar aspek teknis, fenomena saham gorengan juga mencerminkan dimensi psikologis dalam investasi. Rasa takut tertinggal (fear of missing out/FOMO) sering kali mendorong investor mengambil keputusan di luar pertimbangan rasional. Dalam situasi seperti ini, pasar tidak hanya menjadi arena transaksi, tetapi juga arena pengujian emosi. Investor yang mampu menjaga disiplin dan tidak terjebak dalam euforia cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam jangka panjang.
Pendekatan investasi berbasis nilai (value investing) menempatkan fundamental sebagai acuan utama, bukan pergerakan harga jangka pendek. Dalam kerangka ini, saham dipandang sebagai representasi bisnis, bukan sekadar instrumen spekulasi. Hal ini pula yang pernah disampaikan Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, para investor diingatkan untuk tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan investasi dengan mencermati fundamental pasar dan perusahaan serta mengedepankan orientasi investasi jangka panjang,“Untuk investor, sekali lagi, kalau kami dari bursa kan beberapa kali menyampaikan bahwa long-term view-nya dari investor itu harus lebih pada long-term orientation,” ujarnya.
Iding mengimbau para investor supaya tidak terbawa arus pergerakan pasar dalam mengambil keputusan jual maupun beli saham, melainkan mendasarkan keputusan investasi pada kondisi fundamental perusahaan dan pasar. Penurunan IHSG, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi investor untuk melihat lebih dalam kondisi fundamental pasar maupun perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap fundamental perusahaan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi, terutama ketika pasar saham mengalami tekanan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga Januari 2026 terdapat 32 kasus pidana manipulasi saham yang melibatkan 151 pihak. Angka ini mengindikasikan bahwa praktik semacam ini masih menjadi tantangan dalam menjaga integritas pasar. Oleh karena itu, transparansi kepemilikan saham, free float (kepemilikan saham oleh publik), dan praktik goreng-menggoreng saham di lantai bursa efek Indonesia ini menjadi tiga sisi yang disorot Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang pada akhir Januari lalu memicu mundurnya Dirut BEI dan sejumlah pejabat pucuk di OJK.
Kini pasca penilaian dari MSCI terhadap pasar modal, gaung reformasi pasar modal dan perang melawan praktik menggoreng saham kembali menggema. Meski tidak ada kata terlambat, namun penanganan praktik goreng saham harus ditindak tegas karena pada akhirnya bukan hanya membuat pasar modal kalah saing juga kepercayaan terhadap investor ritel.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan, aksi ilegal di pasar modal, seperti manipulasi saham atau goreng saham telah merugikan dan mengancam kepercayaan sekitar 33 juta investor ritel yang telah menanamkan dananya di pasar saham domestik. Karena itu, OJK akan menindak tegas para pelaku manipulasi saham, transaksi semu (wash trading), hingga koordinasi perdagangan yang masih beraktivitas, dan meminta agar segera menghentikan praktik yang merusak integritas pasar modal.
Wanita yang biasa dipanggil Kiki ini menegaskan, praktik manipulasi di pasar modal tidak boleh terulang, karena merugikan pasar dan mengancam kepercayaan sekitar 33 juta investor ritel yang telah mempercayai dananya di pasar saham domestik. Hingga kini OJK sendiri tengah menindaklanjuti sejumlah kasus manipulasi saham, koordinasi perdagangan atau coordinated trading, hingga transaksi semu yang terjadi pada periode sebelumnya,“Kasus-kasus manipulasi saham, koordinasi trading, wash trading yang terjadi di tahun sebelumnya, itu jangan terjadi lagi di masa akan datang. Jadi kita sekarang lagi untuk kasus-kasus, kita lihat yang memang itu terjadi sebelumnya,” ujar Kiki.
Para pelaku yang terlibat pun diminta menghentikan tindakannya dan tidak mempermainkan kepercayaan investor, terutama ritel. Tugas menjaga integritas bursa RI merupakan tanggung jawab bersama agar kepercayaan puluhan juta investor tetap terpelihara. Pemberantasan praktik manipulasi saham merupakan agenda utama reformasi pasar modal yang terus dilakukan OJK dan Self Regulatory Organization (SRO).
Untuk menjaga kepercayaan investor, OJK terus mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui sejumlah langkah reformasi dan penegakan hukum. Salah satunya dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh independen yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam komite High Shareholding Concentration (HSC).
Di sisi lain, Kiki mengingatkan agar perkembangan pasar modal Indonesia tetap dinilai secara objektif dengan memperhatikan kondisi fundamental ekonomi nasional dan kinerja emiten.“Kita lihat fundamentalnya, baik ekonomi kita, kemudian kalau emiten-emiten kemarin laporan keuangannya, juga profitnya tumbuh, pendapatannya juga tumbuh,” ujarnya.
Percepat Penegakan Hukum
Sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mendorong percepatan reformasi pasar modal, terutama dalam penegakan aturan dan penguatan pengawasan, guna meningkatkan kualitas pasar modal serta menjaga kepercayaan investor.“Kami berharap dan sudah kami sepakati bahwa diusahakan akan dipercepat. Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat,”katanya.
Disampaikannya, pemerintah mendorong OJK dan BEI mempercepat penegakan aturan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal. Hal tersebut, lanjut Dradjad, menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan konsultatif yang melibatkan BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), asosiasi pasar modal, dan OJK.
Dirinya menilai, reformasi yang telah berjalan, termasuk dalam aspek transparansi, likuiditas, dan pengawasan, menunjukkan perkembangan. Namun, tindak lanjut atas keputusan pengawasan perlu dipercepat agar penegakan aturan berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan tercatat melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Pemerintah juga meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil, seperti perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau, yang dapat mendukung peningkatan valuasi emiten.
Dradjad turut menyoroti pentingnya edukasi pasar keuangan bagi masyarakat. Menurut dia, sekitar 15% penduduk usia produktif telah berpartisipasi di pasar modal dan pasar keuangan. Disampaikannya, reformasi pasar modal menjadi penting karena pasar modal tidak hanya menjadi sarana bagi emiten untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berinvestasi. Oleh sebab itu, pergerakan pasar turut mempengaruhi aset masyarakat yang telah berinvestasi.“Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” kata dia.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menuturkan, kepastian penegakan hukum di pasar modal menjadi kunci menjaga kepercayaan investor diyakini sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia pun dinilai memiliki momentum untuk terus memperkuat kredibilitas pasarnya, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Menurutnya, kredibilitas tersebut akan semakin kokoh ketika komitmen diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang terukur, keterbukaan informasi, serta penegakan aturan yang memberikan kepastian dalam menjalankan usaha. Pasalnya, persepsi investor domestik maupun asing sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjaga kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi.
Syafruddin menegaskan, pelaku pasar akan mencermati langkah pemerintah dalam menjamin stabilitas regulasi, melindungi kontrak investasi, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga.“Investor membutuhkan kepastian institusional, bukan sekadar jaminan politik. Pemerintah harus menjaga kepastian kontrak, menertibkan regulasi, memperkuat tata kelola pasar modal, serta menyampaikan arah kebijakan secara konsisten,”jelasnya.
Kepastian regulasi dan koordinasi pemerintahan yang solid dapat menekan persepsi risiko. Dengan begitu, investor akan lebih optimistis dalam melakukan ekspansi, percepatan realisasi proyek, serta permintaan tingkat imbal hasil juga akan lebih wajar.“Dampak positifnya akan terasa pada pembiayaan dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Komisaris Independen Pinnacle Investment Indonesia, John Rachmat, OJK dituntut untuk terus memerangi praktik manipulasi harga saham alias saham gorengan sebagai langkah paling mendasar untuk mencegah pasar modal Indonesia downgrade menjadi standalone market.
Menurutnya, persoalan utama yang disoroti MSCI bukan semata-mata tingkat kepemilikan terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration dan rendahnya porsi saham publik free float, melainkan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga saham secara wajar.”Solusinya untuk OJK ya eliminasi praktik saham gorengan,” ujarnya.
Disampaikannya, pembenahan indikator teknis pasar modal tidak akan cukup apabila praktik manipulasi harga alias saham gorengan masih berlangsung. Menurutnya, upaya reformasi akan menghadapi tantangan besar apabila penindakan menyentuh kepentingan para pemain besar alias bandar besar di pasar modal.
John juga memperingatkan, apabila Indonesia benar-benar diturunkan menjadi standalone market, tekanan terhadap pasar saham domestik berpotensi berlanjut karena investor yang mengikuti indeks global dapat mengurangi eksposur terhadap Indonesia. Dia menjelaskan, pengelola dana pasif umumnya mengikuti komposisi indeks yang menjadi acuannya. Dengan demikian, keputusan MSCI mengeluarkan saham atau mengubah klasifikasi suatu negara dapat memicu penyesuaian portofolio, terlepas dari penilaian pengelola dana terhadap fundamental emiten.
Ditambahkan John, risiko tersebut perlu diperhatikan karena peran dana pasif dalam industri investasi global semakin besar. Dia juga menyoroti penurunan bobot Indonesia dalam indeks regional, dari hampir 3% pada puncaknya menjadi sekitar 0,35%–0,5% pada akhir September 2026.
Karena itu, John menilai OJK perlu mempertimbangkan konsekuensi mempertahankan status emerging market dibandingkan risiko jika Indonesia benar-benar masuk kategori standalone market. Ya, di usianya ke- 49 tahun sejak diaktifkannya kembali, pasar modal Indonesia terus memperkuat fondasi untuk meningkatkan kualitas, integritas, efisiensi, dan daya saing di tengah dinamika pasar global. Penguatan tersebut ditempuh melalui reformasi struktural, pengembangan infrastruktur dan produk, serta perluasan akses investasi bagi masyarakat.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menuturkan, pihak terus memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal. Kemudian transformasi pasar modal sendiri dilakukan untuk merespons perhatian dari MSCI, FTSE, dan penyedia indeks global lainnya.”Kita melakukan transformasi pasar modal, ya tentu awalnya memang untuk merespons concern dari MSCI, FTSE, dan juga global index provider lainnya,”ujarnya.
Disampaikannya, BEI telah menjalankan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan transparansi pasar. Langkah pertama dilakukan melalui peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham. Sebelumnya, BEI mempublikasikan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%. Kini, informasi tersebut diperluas dengan mengungkap pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.”Yang tadinya yang kita publikasikan kepada investor dan publik adalah pemilik atau pemegang saham di atas 5%. Itu kita tingkatkan transparansinya dan itu kita jadikan seluruh pemegang saham di atas 1% kita ungkap kepada publik,”kata Jeffrey.
BEI juga memperluas informasi mengenai tipe investor. Data yang sebelumnya hanya terdiri atas sembilan tipe investor kini menjadi 39 tipe dan sub-tipe investor. MSCI sendiri menjadwalkan pengumuman hasil August Index Review pada 12 Agustus 2026 waktu setempat.
Asal tahu saja, melalui delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia,BEI memastikan akan mengembalikan kepercayaan investor, baik domestik maupun global terhadap pasar modal domestik.”Ya, tidak hanya investor asing, tetapi juga investor institusi domestik kita, dan juga investor ritel kita harus punya trust dan confidence kepada pasar kita,” ujar Jeffey.
Sementara OJK menilai, reformasi pasar modal yang mulai dijalankan sepanjang 2026 mulai menunjukkan dampak terhadap perilaku investor. Peningkatan transparansi kepemilikan saham dinilai mendorong investor untuk semakin selektif dan menjadikan fundamental emiten sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan investasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, perubahan perilaku tersebut tecermin dari pergerakan indeks saham yang kini semakin konvergen. Menurutnya, sebelum reformasi dilakukan, pergerakan IHSG cenderung berbeda dengan indeks-indeks utama seperti IDX30, LQ45, dan IDX80. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah.
