NERACAONLINE- Seperti pribahasa bilang, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Hal inilah yang menggambarkan otoritas pasar modal dan dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang selalu menyerukan tranparansi dan menjalankan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) kepada emiten, namun dalam prakteknya di lembaga penyelenggara pasar modal sendiri masih banyak pekerjaan rumah yang menuntut transformasi seiring dengan terus bergerak dinamis pasar modal dalam menghadapi persaingan regional dan global.
Beradaptasi dengan kondisi kekinian dan menjawab tuntutan terhadap tata kelola dan daya saing bursa, BEI merubah wajah terhadap tata kelola dengan terbuka bagi anggota di luar bursa melalui demutualisasi. Demutualisasi BEI sendiri merupakan amanat dari UU P2SK, yang mana salah satu ketentuannya yaitu PT BEI dapat dimiliki oleh tiga lembaga negara, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Bila sebelum demutualisasi, bursa dikelola oleh anggota bursa yang punya potensi kepada anggota bursa untuk melakukan kepentingan kepemilikan dan menggunakan layanan bursa. Namun setelah demutualisasi, bursa dikelola oleh manajemen, direksi, dewan komisaris, dan orang kepentingan lainnya sesuai dengan struktur perusahaan. Sementara, kepemilikan berada pada pemegang saham. Hal ini selain menekan konflik kepentingan juga membuka kran lebih besar ke arah pertumbuhan bursa.
Selain itu, demutualisasi dapat meningkatkan transparansi agar pasar modal bisa lebih integritas. Pasalnya, meningkatnya transparansi di pasar modal juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Pada dasarnya demutualisasi memberikan banyak manfaat, seperti BEI akan semalin profesional dan independen. Hal ini sudah dibuktikan dengan bursa tetangga di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Tailand yang sudah lebih awal melakukan demutualisasi.
Kata pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy, demutualisasi memisahkan peran pengaturan, sehingga perusahaan sekuritas tidak lagi mengatur diri sendiri, namun berpotensi memusatkan keputusan pada pemegang saham terbesar. Namun demikian, Budi juga mengingatkan adanya potensi risiko di balik langkah tersebut. Salah satunya yaitu ada kemungkinan penguasaan pengambilan keputusan oleh satu atau segelintir pemegang saham terbesar.
Sementara Head of Research Analis Korea Investment Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi menilai, demutualisasi dapat mendorong akselerasi investasi teknologi serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih lincah. Kendati demikian, dia menganggap langkah itu juga berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Risikonya, kata Wafi, bursa cenderung mengejar laba yang bisa berlawanan dengan fungsi pengawasan. Di samping itu akan ada potensi kenaikan biaya layanan bagi investor.
Karena itu, Wafi menekankan pentingnya pengawalan dalam proses demutualisasi, termasuk pemisahan fungsi pengawasan agar tetap independen,“Perlu dikawal pemisahan fungsi pengawasan supaya tetap independen, penerapan batas kepemilikan supaya enggak ada monopoli, serta perlindungan hak suara anggota bursa,” katanya.
Kata Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, konsep demutualisasi bursa dalam rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menekankan tidak boleh mengganggu independensi BEI dalam menjalankan fungsi dan perannya di pasar modal.“Pesan utama dari POJK adalah jangan sampai demutualisasi ini, ada pemegang saham baru kemudian mengancam atau mengganggu independensi bursa. Jadi itu bener-bener ditekankan sekali oleh POJK, bursa harus tetap independen,”ungkapnya.
Menurut dia, ketentuan dalam POJK nantinya akan mengatur sejumlah aspek untuk memastikan independensi BEI tetap terjaga setelah proses demutualisasi, mulai dari pengaturan anggaran, direksi, hingga pembatasan kepemilikan saham. Di sisi lain, Iding menambahkan, dalam rancangan aturan yang disusun, terdapat ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan saham atas BEI sebesar 5%. Sementara itu, kepemilikan di atas batas tersebut memerlukan persetujuan dari OJK.“Sudah rule making rule yang antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan maksimal 5%, di atas 5% harus persetujuan OJK,” ujarnya.
Sebagai bentuk ideal dari demutualisasi, menurut Iding, BEI berpeluang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).”Kalau demutualisasi itu tidak mesti IPO, tapi akan ideal nanti akan IPO. Jadi bisa jadi demutualisasi itu dilakukan sebelum IPO, artinya dibuka dulu pemegang sahamnya siapa, baru IPO,” ucapnya.
Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, demutualisasi bursa dapat menjadi salah satu langkah mencegah penurunan status pasar modal Indonesia dari kategori Emerging Market (Pasar Berkembang) menjadi Frontier Market (Pasar Perintis). Melalui demutualisasi, lanjut Airlangga, akan terjadi pemisahan yang jelas antara pengelola bursa dan anggota bursa.
Menurut dia, saat ini keanggotaan BEI terbatas pada perusahaan sekuritas dengan skala yang beragam, mulai dari kecil hingga besar, sehingga berpotensi memengaruhi independensi pengurus pasar modal.“Tetapi kalau sudah demutualisasi bursa, berarti dipisahkan antara pengurus bursa dengan anggota bursa karena investor akan masuk, sehingga akan lebih independen terhadap para anggota bursa,”ujarnya.
Ditambahkannya, demutualisasi dibutuhkan untuk memperkuat kewenangan bursa dalam mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku yang melakukan distorsi pasar. Selain itu, skema ini membuka peluang BEI untuk melantai di bursa atau go public di kemudian hari.
Belajar dari Tetangga
Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menyambut baik demutualisasi BEI. Menurutnya, Singapura dapat menjadi salah satu rujukan dalam pemisahan fungsi dalam demutualisasi. Singapore Exchange (SGX) memiliki tujuan menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sekaligus kewajiban pengaturan pasar.
Untuk mengurangi benturan kepentingan, Singapura membentuk SGX Regulation sebagai anak perusahaan khusus yang menjalankan seluruh fungsi pengaturan lini pertama.“Mayoritas dewannya, termasuk ketua, independen dari kelompok SGX, dan seluruh dewan harus independen dari perusahaan tercatat maupun anggota SGX. Badan ini melapor mengenai pelaksanaan tugas pengaturannya kepada Monetary Authority of Singapore dan kepada dewan SGX,” jelas Josua.
Model serupa juga diterapkan Malaysia melalui anak perusahaan pengaturan Bursa Malaysia yang mengambil alih fungsi pengaturan bursa. Dewannya mayoritas independen dari Bursa Malaysia, sementara Securities Commission Malaysia tetap mengawasi bursa dan memastikan badan pengaturan tersebut memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.
Bursa Malaysia juga menggunakan komite pengaturan untuk mengambil keputusan penting terkait pencatatan, peserta pasar, dan banding. Komite tersebut mayoritas diisi ahli dari luar, bersama direktur independen dan wakil kepentingan publik.
Menurut Josua, Malaysia dapat menjadi acuan yang relatif mudah disesuaikan dengan Indonesia karena kedua negara sama-sama berada dalam sistem pasar modal Asia Tenggara dan tetap mempertahankan regulator negara di atas bursa yang memiliki fungsi pengaturan mandiri.
Sementara itu, Japan Exchange Group menempatkan fungsi pengaturan mandiri pada Japan Exchange Regulation sebagai badan hukum tersendiri dalam kelompok yang sama. Badan tersebut melakukan pemeriksaan secara independen dan netral, sedangkan badan pengambil keputusan tertingginya memiliki mayoritas anggota dari luar kelompok bursa.
Josua menilai, pengalaman ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa pemisahan fungsi tidak harus memutus seluruh hubungan badan pengaturan dengan bursa. Badan pengaturan tetap perlu dekat dengan sistem perdagangan agar dapat memahami kondisi pasar secara cepat, tetapi proses pemeriksaan dan kesimpulannya harus bebas dari kepentingan komersial.
Adapun Hong Kong, menurut dia, relevan untuk menjawab kekhawatiran mengenai keterlibatan pemerintah dalam struktur bursa. Pemerintah Hong Kong dapat menunjuk anggota dewan Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), tetapi jumlah yang ditunjuk pemerintah tidak boleh melebihi jumlah anggota yang dipilih pemegang saham.
Lebih lanjut, dirinya menilai HKEX memiliki prinsip bahwa ketika kepentingan perusahaan bertentangan dengan kepentingan publik, kepentingan publik harus didahulukan. Ketika HKEX memiliki benturan kepentingan sebagai perusahaan tercatat, regulator pasar Hong Kong mengambil alih fungsi yang biasanya dilakukan bursa. Fungsi pencatatan juga dipisahkan dari kegiatan penghasil pendapatan dan diawasi komite yang independen dari dewan perusahaan.“Jadi, pengalaman Hong Kong menunjukkan bahwa keterlibatan negara tidak otomatis menghilangkan independensi, sepanjang keterwakilan negara dibatasi, mayoritas organ benar-benar independen, dan regulator eksternal mempunyai kewenangan mengambil alih ketika muncul benturan,” jelas Josua.
Untuk Indonesia, Josua melihat model yang dapat diterapkan bukan dengan menyalin satu negara, melainkan menggabungkan sejumlah unsur dari berbagai model tersebut. Unsurnya meliputi kepemilikan yang tersebar tanpa pengendali tunggal; Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Danantara sebagai pemegang saham minoritas apabila diperlukan; mayoritas Dewan Komisaris independen; pemisahan fungsi pengaturan seperti di Singapura, Malaysia, dan Jepang; serta kewenangan OJK mengambil alih perkara ketika BEI atau pemegang sahamnya memiliki kepentingan langsung.
Diakui Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendri, kajian dan studi banding terhadap sejumlah bursa yang telah melakukan demutualisasi telah dilakukan. Bursa yang menjadi rujukan antara lain bursa Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia. Menurut Jeffrey, pengalaman bursa-bursa yang telah melakukan demutualisasi menjadi salah satu bahan dalam menentukan format yang paling sesuai untuk Indonesia. Namun, BEI belum menentukan model yang akan diterapkan.
Yang pasti, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI yang digelar Rabu (28/10/2026) menyetujui perubahan anggaran dasar untuk menuju demutualisasi. Disebutkan, perubahan anggaran dasar dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal perusahaan dengan regulasi yang mengatur kepemilikan bursa efek.”Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka demutualisasi Bursa Efek,” ungkap Jeffrey Hendrik.
Dia mengatakan, seluruh aspek teknis demutualisasi nantinya akan mengacu pada ketentuan yang disusun OJK melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Perubahan anggaran dasar juga memerlukan persetujuan dari otoritas terkait sebelum berlaku efektif.”Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perubahan Anggaran Dasar perseoan tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan,” pungkasnya.
Dengan demikian, persetujuan pemegang saham belum menandai selesainya seluruh proses demutualisasi. BEI masih harus memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang ditetapkan OJK serta Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jeffrey meyakini, kebijakan demutualisasi akan mendorong BEI masuk peringkat 10 besar bursa di tingkat global dalam waktu 4-5 tahun ke depan.”Saat ini dari seluruh bursa besar di dunia, mungkin salah satu yang belum demutualisasi adalah Bursa Efek Indonesia. Dengan kondisi kita saat ini, kita ada di posisi 20 besar, baik dalam kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi harian,”ujar Jeffrey.
Asal tahu saja, melalui delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia, BEI memastikan akan mengembalikan kepercayaan investor, baik domestik maupun global terhadap pasar modal domestik.”Ya, tidak hanya investor asing, tetapi juga investor institusi domestik kita, dan juga investor ritel kita harus punya trust dan confidence kepada pasar kita,” ujar Jeffey.
Sementara OJK menilai, reformasi pasar modal yang mulai dijalankan sepanjang 2026 mulai menunjukkan dampak terhadap perilaku investor. Peningkatan transparansi kepemilikan saham dinilai mendorong investor untuk semakin selektif dan menjadikan fundamental emiten sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan investasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, perubahan perilaku tersebut tecermin dari pergerakan indeks saham yang kini semakin konvergen. Menurutnya, sebelum reformasi dilakukan, pergerakan IHSG cenderung berbeda dengan indeks-indeks utama seperti IDX30, LQ45, dan IDX80. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah.
Sebelumnya, MSCI mengumumkan pembukuan sejumlah perubahan terkait indeks saham Indonesia di tengah proses evaluasi terhadap aksesibilitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Seiring dengan itu, otoritas pasar modal Indonesia kemudian melakukan sejumlah langkah reformasi yang telah dikomunikasikan kepada penyedia indeks global dan investor internasional.
