Penguatan BPD sebagai Regional Development Bank Penting untuk Menjaga Likuiditas dan
Ketahanan Ekonomi Daerah
Bengkulu — Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah, sekaligus penguatan peran BPD sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari
kompetisi. Sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko,
BPD perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra
pemerintah.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi
melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar
“Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas
Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8).
Seminar tersebut dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran
Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Direktur Utama dan Direksi BPD se-Indonesia.
Likuiditas BPD adalah Kapasitas Pembangunan Daerah
Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673
triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp770 triliun.
Menurut Agus, secara fundamental kondisi BPD sehat. Namun, fungsi intermediasi yang terus
bertumbuh di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak
meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan
pembiayaan yang kompetitif.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari
kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus
Pasalnya, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah,
mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.
Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD mempunyai karakteristik tersendiri karena sangat
terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD serta berbagai transaksi dalam
ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu
mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central
efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.
Dorong Dana Pemerintah Menjadi Multiplier Ekonomi
Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin
diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif.
Penempatan tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM,
pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Selain itu, Asbanda mendorong agar dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional terdapat
perspektif regional development impact, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang
berbeda dari bank komersial pada umumnya.
BPD bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan
ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan
regional.
BPD Juga Harus Bertransformasi
Agus menegaskan penguatan BPD bukan hanya menjadi agenda pemerintah dan regulator.
Asbanda dan seluruh BPD juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing melalui
penguatan kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dansindikasi pembiayaan.
Pada saat yang sama, BPD harus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity,
governance dan risk management, serta memperbesar CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu
berkompetisi,” tegas Agus.
Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah
Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang
semakin sehat, digital dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,”pungkas Agus.
Tentang Asbanda
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) merupakan wadah Bank Pembangunan Daerah di
seluruh Indonesia yang mendorong sinergi, transformasi dan penguatan kapasitas BPD untuk
meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian nasional.
