NERACAONLINE, Sengketa pembayaran kerja sama produksi program televisi antara Garuda TV dan rumah produksi PT Spora Cipta Paramedia (Spora Comm) memanas. Perusahaan penyedia jasa produksi tersebut secara tegas menagih hak pembayaran senilai Rp272.727.000 atas enam program televisi yang telah rampung diproduksi dan sukses mengudara sejak April 2025 lalu.
Persoalan ini mencuat ke permukaan lantaran hasil karya kreatif yang digarap Spora Comm tidak hanya sekali tayang, melainkan telah disiarkan dan ditayangkan ulang secara berkala oleh pihak Garuda TV.
Bermula dari Gentlemen’s Agreement dan Tanpa PO
Enam program yang menjadi inti sengketa meliputi Misteri Hidup, Kriminal +62, Anak Ajaib, Makan Murah, Orang Baik, dan The Power of Netizen.
Kuasa hukum Spora Comm dari Kantor Hukum Toto Ruhanto & Partner, Ruhanto Sarip Hidayat, S.H., mengungkapkan bahwa akar persoalan bermula pada kelanjutan kerja sama produksi di bulan Maret 2025. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang dipegang pihak Spora Comm, perwakilan bagian programming sekaligus eksekutif produser Garuda TV, Radityo Dendi Adinegoro, meminta agar proses produksi tetap dilanjutkan meskipun dokumen Purchase Order (PO) belum diterbitkan.
Dalam percakapan bertanggal 27 Maret 2025 itu, Radityo menjelaskan adanya kelonggaran kebijakan perusahaan sehingga pekerjaan bisa dimulai terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan lisan (gentlemen’s agreement), sementara dokumen PO dijadwalkan menyusul.
“Artinya, sejak awal pihak Garuda TV mengetahui bahwa PO belum diterbitkan. Bahkan, berdasarkan komunikasi yang kami miliki, ada penjelasan bahwa produksi bisa berjalan terlebih dahulu. Sekarang ketika pembayaran ditagih, ketiadaan PO justru dijadikan alasan. Ini yang kami pertanyakan,” tegas Ruhanto.
Lebih lanjut, Ruhanto menyayangkan sikap manajemen stasiun televisi yang tidak mengapresiasi kerja keras kru di lapangan. “Mengapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya telah ditayangkan dan tayang ulang berkali-kali, justru belum dibayar? Apalagi kerja sama ini berjalan berdasarkan komunikasi dan permintaan dari pihak Garuda TV sendiri,” imbuhnya.
Direktur Garuda TV Sempat Berkomitmen Melunasi?
Di tengah jalan buntu administrasi tersebut, secercah harapan sempat muncul ketika pihak Spora Comm melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dikantongi kliennya, Ruhanto menyebutkan bahwa Fahmi pernah menyatakan kesediaan melunasi kewajiban pembayaran tersebut. Pimpinan tertinggi Garuda TV itu bahkan disebut-sebut mengakui bahwa kendala tidak terbitnya PO murni merupakan masalah administrasi internal di tubuh Garuda TV.
“Kami memiliki bukti komunikasi yang menurut penilaian kami menunjukkan adanya komitmen penyelesaian pembayaran dari pimpinan Garuda TV. Karena itu, kami meminta agar komitmen tersebut direalisasikan,” ujar Ruhanto.
Jalan Buntu Mediasi: Ditawar Rp50 Juta
Berbagai upaya perundingan sebenarnya telah ditempuh melalui dua kali pertemuan antara kuasa hukum kedua belah pihak. Namun, alih-alih menemui kata sepakat, jurang perbedaan justru semakin melebar:
Pertemuan Pertama: Pihak Garuda TV mempermasalahkan adanya selisih dua episode produksi. Spora Comm langsung membantah argumen tersebut karena memiliki bukti autentik jumlah episode yang dikerjakan.
Pertemuan Kedua: Garuda TV secara tegas menolak pembayaran penuh dengan dalih ketiadaan PO. Tak lama berselang, Garuda TV menawarkan kompensasi sebesar Rp50 juta, disusul utusan lain yang hanya bersedia membayar separo dari total sisa tagihan.
Tawaran tersebut kontan ditolak mentah-mentah oleh Spora Comm karena terlampau jauh dari nilai kewajiban yang seharusnya dibayarkan. “Tagihan klien kami sebesar Rp272.727.000. Tetapi dalam pertemuan, yang ditawarkan hanya Rp50 juta. Tentu kami tidak bisa menerima tawaran tersebut sebagai penyelesaian seluruh kewajiban, karena pekerjaan yang menjadi dasar tagihan telah dilaksanakan,” tandas Ruhanto.
Somasi Dilayangkan, Tempuh Jalur Hukum Jika Buntu
Setelah jalan dialog buntu, langkah tegas diambil. Kuasa hukum Spora Comm resmi melayangkan somasi kepada PT Bama Berita Sarana Televisi (Garuda TV) yang ditujukan langsung kepada Direktur Garuda TV, Fahmi Muhamad Anwari.
Somasi bernomor 04/SS-TRP/XI/26 tertanggal 2 November 2026 tersebut menuntut pihak Garuda TV untuk segera melunasi kewajiban senilai Rp272.727.000 paling lambat pada Rabu, 11 November 2026.
Meski demikian, Ruhanto menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan profesional dan beritikad baik. Langkah hukum baru akan ditempuh apabila tenggat waktu somasi diabaikan, demi memperjuangkan hak-hak pekerja kreatif di balik layar.
“Perusahaan produksi mengeluarkan biaya operasional, membayar kru, dan mengerahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan program. Ketika pekerjaan sudah diselesaikan dan ditayangkan, tentu ada hak pembayaran yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Hal seperti ini semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut,” paparnya.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami hanya meminta hak klien kami atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kami berharap ada itikad baik dan keputusan yang jelas dari manajemen Garuda TV,” pungkas Ruhanto.
Kami sudah mengirim konfirmasi ke Dirut GarudaTV ,Fahmi Muhammad Abwari,namun hingga kini yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.****
