NERACAONLINE – Industri konstruksi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat sektor konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada triwulan I 2026. Dengan skala tersebut, efisiensi proyek tidak hanya menjadi persoalan internal perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana waktu, biaya, tenaga, dan sumber daya digunakan dalam proses pembangunan.
Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi menjadi semakin relevan di tengah kondisi pasar yang masih menghadapi tekanan. Bank Indonesia mencatat penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan II 2026 masih mengalami kontraksi 2,36 persen secara tahunan, meski membaik dari kontraksi 25,67 persen pada triwulan sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk menanggung pekerjaan ulang, keterlambatan, atau keputusan yang terlambat menjadi semakin terbatas. Namun, ketika masalah muncul dalam sebuah proyek, perhatian sering kali langsung diarahkan pada pelaksanaan di lapangan.
Menurut Jean Dee, construction project management dan project delivery specialist, akar persoalan perlu dilihat lebih jauh, mulai dari kompetensi tenaga kerja, standar kerja, hingga kualitas perencanaan dan koordinasi.
“Ketika sebuah proyek mengalami keterlambatan atau pekerjaan harus diulang, pertanyaannya tidak seharusnya berhenti pada siapa yang melakukan kesalahan. Kita perlu melihat apakah orang orang di lapangan sudah diberikan kompetensi, standar, informasi, dan kondisi kerja yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan benar sejak awal,” ujar Jean Dee, seperti dikutip dalam keterangannya.
Gambaran tenaga kerja memperkuat hal itu. Dari sekitar 8,2 juta pekerja konstruksi nasional, baru sekitar 7,8 persen yang mengantongi sertifikat kompetensi formal, menurut data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan BPS. Mayoritas belajar langsung di lapangan, bukan lewat pelatihan formal.
Menurut Jean Dee, peningkatan kompetensi tetap menjadi bagian penting dalam penguatan industri konstruksi. Namun, kompetensi tidak cukup jika tidak didukung standar dan cara kerja yang jelas. Perubahan juga tidak selalu berarti mengganti tenaga kerja atau memperkenalkan teknologi baru. Langkah awal dapat dimulai dengan memastikan setiap orang memahami standar pekerjaan dan cara kerja yang diharapkan.
“Saya belum pernah menemui tim lapangan yang menolak cara kerja yang lebih baik ketika benar benar ditunjukkan caranya. Cara lama bertahan bukan karena orang menolak berubah, tetapi karena belum ada yang menggeser apa yang dianggap normal,” kata Jean Dee.
Menurutnya, fungsi supervisi juga perlu bergeser dari sekadar menemukan kesalahan menjadi memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar sejak awal. Namun, perbaikan di lapangan hanya menyelesaikan sebagian persoalan karena pekerjaan ulang sering kali berawal dari keputusan dan koordinasi yang belum matang sebelum pekerjaan dimulai.
Salah satu contohnya adalah benturan antar disiplin. Jalur perpipaan dapat bertabrakan dengan struktur bangunan ketika pekerjaan sudah berlangsung. Jika baru ditemukan di lapangan, persoalan tersebut dapat memicu pembongkaran, perubahan pekerjaan, tambahan waktu, dan penggunaan kembali sumber daya.
“Sebagian besar pekerjaan yang harus dibangun dua kali sebenarnya bisa dicegah. Bukan dengan bekerja lebih keras, tetapi dengan membuat tim yang berbeda saling berbicara lebih awal. Banyak bentrokan lahir dari percakapan yang tidak pernah terjadi,” jelas Jean Dee.
Karena itu, Jean Dee melihat perlunya pergeseran dalam pendekatan project delivery, dari correcting problems menjadi preventing problems. Pemilik dan pengelola proyek perlu memastikan desain cukup matang, koordinasi lintas disiplin dilakukan sejak awal, standar pekerjaan dipahami, dan supervisi digunakan untuk menjaga standar tersebut selama pelaksanaan.
“Pemilik proyek yang paling efektif berhenti bertanya, ‘kenapa mereka tidak mengerjakannya dengan benar?’. Mereka mulai bertanya, ‘apakah saya sudah menciptakan kondisi agar mereka bisa?’” lanjutnya. Menurut Jean Dee, pendekatan tersebut tidak hanya berdampak pada satu proyek. Ketika proyek direncanakan, dikoordinasikan, dan dijalankan dengan lebih konsisten, penggunaan sumber daya dapat menjadi lebih efektif. Pada tingkat industri, perbaikan project delivery menjadi bagian dari upaya membangun produktivitas dan efisiensi konstruksi di Indonesia.
“Kalau kita ingin melihat perubahan di tingkat industri, kita harus mulai dari bagaimana proyek direncanakan dan dijalankan. Kompetensi tenaga kerja penting, tetapi kompetensi tidak akan optimal jika orang bekerja tanpa standar yang jelas, koordinasi yang terlambat, atau desain yang belum matang,” ujar Jean Dee.
Menurutnya, standar, kompetensi, koordinasi, dan perencanaan perlu dibangun sebagai satu sistem agar tim di lapangan memiliki kondisi yang memungkinkan mereka bekerja dengan benar sejak awal. “Standar di sebuah proyek tidak muncul dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh siapa yang hadir, apa yang mereka ajarkan, dan seberapa awal mereka meminta setiap orang duduk bersama. Kalau kita ingin proyek selesai sesuai rencana, cara kerja, koordinasi, dan standar itu harus dibangun sebelum pekerjaan dimulai,” tutup Jean Dee.
