Komitmen Bentoel Group memberikan dampak sosial lebih luas ke masyarakat, perseroan melalui Bagun Bangsa sebagai inisiatif keberlanjutan dan investasi sosial kembali menggelar Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia’s Future Inclusive Economy. Konferensi ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan investasi sosial yang mampu menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan.
William Lumentut, President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa mengatakan, Bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perseroan untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif. “Kami percaya tantangan sosial ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas—membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri.”ungkapnya di Jakarta, kemarin.
Disampaikannya, Bangun Bangsa berawal dari inisiatif percontohan di Kota Malang pada 2024 dan kini telah berkembang menjangkau empat kota dan kabupaten di Indonesia dengan lebih dari 200 penerima manfaat. Perjalanan tersebut memperkuat keyakinan bahwa investasi sosial akan memberikan dampak yang lebih besar ketika dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal.
Oleh karena itu, konferensi ini juga memperkuat relevansi investasi sosial dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, William juga berharap melalui Bangun Bangsa dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun standar baru investasi sosial di Indonesia—yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ke depan, Bangun Bangsa akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menghadirkan lebih banyak inisiatif pemberdayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan yang hijau dan berkelanjutan.
Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyatakan, bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. “Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat,”tandasnya.
Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru pada 2029, sekaligus mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan transisi tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan menempatkan manusia, pengembangan keterampilan, dan inklusi sosial sebagai pusat pembangunan.
Sementara Sihol P. Aritonang, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menegaskan,bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. “Karena itu, investasi pada masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.”katanya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM memerlukan proses yang didukung oleh pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Dirinya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan menjadi kunci agar lebih banyak UMKM mampu naik kelas dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
