NERACAONLINE – Penguatan kepercayaan pasar menjadi agenda strategis dalam menjaga stabilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan transparansi global. Investor kini tidak lagi hanya menilai kinerja historis perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola risiko, peluang keberlanjutan, dan strategi penciptaan nilai jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) dipandang sebagai bagian penting dari transformasi arsitektur pelaporan korporasi Indonesia menuju praktik yang lebih terintegrasi, kredibel, dan selaras dengan perkembangan global.
Sebagai respons atas dinamika tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Strategic Leadership Dialogue bertajuk SPK dalam Membangun Kepercayaan Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Forum ini mempertemukan regulator, penyusun standar, pelaku usaha, dan pimpinan perusahaan untuk membangun keselarasan pemahaman mengenai arah kebijakan, urgensi pasar, serta kesiapan implementasi SPK di Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, yang juga adalah Dewan Pengawas IAI, serta menampilkan Ketua Indonesia Sustainability Reporting Forum (ISRF) Ignasius Jonan, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Ardan Adiperdana, dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna yang merupakan Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis (KASB) IAI.
Ketua DPN IAI, Ardan Adiperdana, menegaskan bahwa SPK tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kewajiban kepatuhan atau pelaporan non-keuangan, melainkan sebagai instrumen strategis yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan investor dan ketahanan perusahaan di masa depan.
“Pasar membutuhkan informasi yang lebih relevan, terhubung, dan dapat dipercaya. Karena itu, implementasi SPK harus dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola dan strategi bisnis perusahaan untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” ujarnya, sebagaimana dikutip dalam keterangannya.
Indonesia sendiri saat ini berada pada fase penting dalam transisi menuju penerapan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards.
Diskusi panel menghadirkan berbagai perspektif strategis dari regulator, penyusun standar, dan pelaku usaha. Yuliana Sudjonno dari Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI memaparkan peran SPK sebagai kerangka strategis pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan.
Jarot Suroyo dari OJK menjelaskan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (RPOJK dan RPADK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (Perubahan POJK 51/2017), sebagai tindak lanjut atas mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta adopsi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 – Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan dan PSPK 2 – Pengungkapan terkait Iklim, sejalan dengan IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 Climate-related Disclosures (IFRS S1 dan S2).
POJK dan PADK yang baru dirancang sebagai regulasi payung lintas sektor yang akan diterapkan secara bertahap bagi entitas pelapor PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik di bawah kewenangan OJK dengan pendekatan climate first, konsep “outside in impact” dan regulatory needs “inside out impacts”. Regulasi ini juga mengintegrasikan berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan antara lain penerapan taksonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Esther An, Chief Sustainability Officer CDL Singapura, berbagi pengalaman implementasi awal SPK dan dampaknya terhadap hubungan perusahaan dengan investor global.
Yuliana Sudjonno, Anggota DSK IAI yang merupakan Partner & Sustainability Leader PwC Indonesia mengatakan, implementasi SPK tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai fondasi untuk memperkuat strategi bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang. Integrasi aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan memungkinkan perusahaan mengelola risiko dan peluang secara lebih komprehensif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja finansial dan daya tarik perusahaan di mata investor.
“Sejalan dengan hal tersebut, peran direksi menjadi sangat krusial dalam memberikan arahan strategis perusahaan dan memastikan kolaborasi lintas fungsi untuk melakukan assessment yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perlu dicatat pula, strategi keberlanjutan yang dirancang oleh manajemen pada beberapa aspek juga dapat berdampak langsung terhadap pelaporan keuangan.” katanya.
Melalui forum ini, para narasumber dan pemangku kepentingan menekankan bahwa keberhasilan implementasi SPK sangat bergantung pada kesiapan kepemimpinan perusahaan, khususnya di tingkat C-suite. CEO, CFO, serta pimpinan fungsi strategi, risiko, dan keberlanjutan diharapkan mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan komunikasi nilai perusahaan kepada investor.
Forum ini juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem pelaporan keberlanjutan nasional melalui Indonesia Sustainability Reporting Forum (ISRF), platform multipemangku kepentingan yang diinisiasi IAI untuk memperkuat literasi, membangun pemahaman bersama, serta mendorong implementasi pelaporan keberlanjutan yang konsisten dan dipercaya pasar.
Melalui Strategic Leadership Dialogue ini, IAI, BEI dan OJK berharap tercipta sinyal kuat kepada pasar bahwa implementasi SPK merupakan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, sekaligus memperkuat integritas, kredibilitas, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.
