NERACAONLINE – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan, BRIDGE dalam COP31 adalah jembatan antara mereka yang memiliki sumber daya (alam) dan mereka yang kekurangan sumber daya.
Di Forum Climate Implementation BRIDGE pada COP31, Menteri Jumhur menekankan, Indonesia mendorong agar komitmen iklim terhubung dengan prioritas pembangunan dan pembiayaan untuk pelaksanaan.
“NDC kedua kami, memperkirakan pencapaian target mitigasinya memerlukan total investasi sekitar Rp8.600 triliun di empat sektor. Yakni, energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah,” kata Menteri Jumhur saat berbicara di Sesi Climate Implementation BRIDGE – Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale, terkait Inisiatif Presidensi COP31, di Antalya, Turki, Jumat, 13 November 2026.
Menteri Jumhur menyebut hal ini merupakan kebutuhan investasi untuk mencapai target pengurangan emisi, bukan daya yang sudah diterima. “Tantangannya adalah bagaimana mengubah prioritas iklim menjadi proyek yang dapat dibiayai?” kata Menteri Jumhur bertanya.
Menurut Menteri Jumhur, Indonesia menyambut BRIDGE tetapi menekankan bahwa prioritas harus ditentukan negara sendiri. Dukungan perlu menjawab kebutuhan Indonesia. Termasuk kapasitas lembaga dan jejaring kerja sama.
“BRIDGE akan memberi nilai tambah jika tetap dipimpin negara dan berbasis kebutuhan memperkuat kapasitas serta jejaring dan memastikan Indonesia dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur juga meminta kejelasan apakah BRIDGE melengkapi pembiayai yang sudah ada dan bukan membentuk skema pendanaan baru? “Indonesia meminta konfirmasi, bahwa Climate Implementation BRIDGE tidak dimaksudkan membentuk skema pendanaan baru, melainkan melengkapi dan menintegrasikan skema pembiayaan proyek yang sudah ada,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menyebut bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan dan investor swasta. Namun dukungan perlu ditata dengan prioritas dan ukuran hasil yang jelas.
“Menurut kami, BRIDGE akan lebih kuat dengan pengaturan tata kelola yang jelas, mekanisme penetapan prioritas yang terdefinisi dan indikator kinerja utama,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia termasuk kelompok awal BRIDGE. Langkah berikutnya adalah pendalaman teknis bersama presidensi COP31 dan mitra terkait. “Kami menantikan kerja teknis bersama presidensi COP31 dan mewujudkannya menjadi rangkaian proyek yang disiapkan secara khusus,” kata Menteri Jumhur.
Menurut Menteri Jumhur, BRIDGE harus menjembatani komitmen dan pelaksanaan dengan prioritas yang jelas dan hasil yang terukur.
Menurut Menteri Jumhur, BRIGDE juga harus menjadi jembatan keadilan iklim global. Menghubungkan pihak penghasil emisi besar di belahan bumi utara dengan pihak yang terdampak di belahan bumi selatan. Semuanya menjadi lebih baik dengan adanya BRIDGE.
“Sebagai bagian dari kelompok pertama (first cohort), Indonesia siap bekerja secara intensif bersama Presidensi COP31 dan seluruh mitra global. Tujuannya adalah mendalami prioritas nasional dan menerjemahkannya ke dalam rangkaian proyek aksi iklim yang terarah hingga tahun 2035,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.
