Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong transformasi pengelolaan zakat di Indonesia melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), transformasi digital, serta penguatan pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan optimalisasi potensi zakat nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., dalam Pra-Rakornas BAZNAS RI yang diselenggarakan secara daring, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti pimpinan dan amil BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia secara daring.
Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., mengatakan, transformasi tersebut diperlukan karena pertumbuhan penghimpunan zakat dalam beberapa tahun terakhir belum sebanding dengan potensi zakat nasional yang dapat digali. Kondisi itu menjadi tantangan bagi BAZNAS untuk mempercepat penguatan ekosistem pengelolaan zakat.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, BAZNAS memfokuskan transformasi pada tiga agenda kritis, yakni transformasi human capital atau sumber daya manusia (SDM), transformasi digital, dan penguatan pengendalian serta pengawasan,” ujar Zainut.
Zainut mengatakan, sebagai langkah nyata ke depan, BAZNAS telah menyiapkan delapan agenda strategis, di antaranya penyusunan National Audit Competency Framework, ekspansi roadmap sertifikasi, pembangunan arsitektur data zakat nasional, penguatan SIMBA berbasis AI, hingga penegakan pedoman anti-fraud dan penguatan independensi audit di daerah.
Zainut mengatakan, hingga saat ini, sebanyak 3.822 amil telah dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi. Namun, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan amil dalam ekosistem zakat nasional.
“Kita harus melakukan pergeseran paradigma secara mendasar, dari yang sekadar certification oriented menjadi competence driven,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zainut mengatakan, selain SDM, transformasi digital menjadi agenda berikutnya. Kinerja digitalisasi BAZNAS menunjukkan tren positif dengan penghimpunan berbasis digital yang tumbuh hingga 398 kali lipat dalam tujuh tahun terakhir dan kini berkontribusi sekitar 20 persen terhadap total penghimpunan nasional.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukanlah seberapa banyak aplikasi atau sistem yang kita buat, melainkan apakah keputusan kita menjadi lebih baik, apakah layanan kita menjadi lebih cepat, dan apakah transparansi serta dampaknya dapat terukur lebih jelas,” ujarnya.
Zainut menambahkan, saat ini, Satuan Audit Internal (SAI) baru mencakup 30 persen BAZNAS kabupaten/kota, sementara lebih dari 380 BAZNAS daerah belum tersentuh audit Kantor Akuntan Publik (KAP) secara memadai.
“Oleh karena itu, kita harus mengubah paradigma pengawasan dari watchdog menjadi strategic partner, dari perbaikan reaktif menjadi pencegahan preventif, dan dari sistem manual menuju pengawasan berbasis data,” ucap Zainut.
Zainut mengatakan, seluruh program besar, mulai dari pengentasan kemiskinan, beasiswa hingga rumah layak huni, hanya akan bisa berjalan optimal jika mesin organisasinya sehat.
“BAZNAS tidak boleh hanya menjadi organisasi yang semakin besar. BAZNAS harus menjadi organisasi yang semakin profesional, berbasis data, adaptif terhadap teknologi, memiliki tata kelola yang kuat, dan membawa dampak seluas-luasnya,” ucapnya.
