JAKARTA , Rencana pemerintah untuk
mengubah seluruh skema bantuan sosial
(bansos) menjadi uang tunai langsung (direct
cash transfer) mendapat kritik keras. Mantan
Anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024,
Andi Najmi, menilai kebijakan tersebut bukan
solusi terbaik dan memiliki kelemahan fatal
dalam jangka panjang untuk mengentaskan
kemiskinan.
Tanggapan ini merespons pernyataan Ketua
Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar
Pandjaitan, pada Selasa malam (9/6/2026) di
Kompleks Istana Kepresidenan. Luhut
menyatakan bahwa bansos ke depan akan
disalurkan sepenuhnya dalam bentuk uang tunai hingga Rp 5,4 juta per orang melalui skema direct cash transfer, serta menargetkan
peluncuran Digital Single ID pada akhir tahun ini
agar bantuan lebih tepat sasaran.
Risiko Asymmetric Spending dan Judi Online
Menurut Andi Najmi, membagikan uang tunai
langsung memang memberikan efek kejut instan bagi daya beli pasar. Namun, ada risiko besar terjadinya asymmetric spending atau salah belanja di tingkat masyarakat bawah.
“Data sosiologi ekonomi menunjukkan bantuan
tunai sering kali terdistraksi untuk kebutuhan
non-pokok. Alih-alih membeli susu, telur, atau
ikan, uang tunai berisiko bergeser untuk
membeli rokok, kuota internet, cicilan motor,
bahkan yang terburuk digunakan untuk judi
online (judol),” ujar Andi Najmi.
Sebagai alternatif terbaik, Andi mengusulkan penggunaan skema Kupon Digital (Voucher
Digital) berbasis aplikasi E-Wallet Khusus.
Sistem Terkunci: Saldo digital dikunci secara
sistem dan hanya bisa ditukarkan dengan
kebutuhan pokok tertentu. Penggerak Ekonomi Lokal: Transaksi hanya dapat dilakukan di UMKM, warung, atau toko kelontong yang sudah terdaftar sebagai mitra resmi pemerintah.
Kritik Pernyataan Luhut Soal Data Tunggal:
“Kurang Literasi”
Andi Najmi juga menyayangkan pernyataan
Ketua DEN terkait rencana peluncuran Digital
Single ID di akhir tahun. Ia menilai pernyataan
tersebut kurang literasi dan mengesankan
seolah-olah tidak ada capaian dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam integrasi data.
Bagaimana seorang pejabat bisa berstatemen
menafikan fakta-fakta yang ada? Faktanya,
melalui Menko Pemberdayaan Masyarakat,
Muhaimin Iskandar, pemerintah sudah berhasil
mengkoordinasikan penuntasan DTSEN (Data
Tunggal Sosial Ekonomi Nasional),” tegas Andi.
DTSEN merupakan sistem penggabungan dari
berbagai sumber data kependudukan, termasuk
DTKS, Regsosek, dan P3KE. Data ini sudah
menjadi acuan utama seluruh kementerian
dalam menyalurkan bansos agar tepat sasaran
dan menuntaskan masalah ketidakakuratan data masa lalu.
Bahkan ke depan, Menko Pemberdayaan
Masyarakat mendorong penguatan sistem data
tunggal ini menggunakan teknologi kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence), seperti verifikasi identitas menggunakan retina mata. Presiden
juga telah menginstruksikan dengan tegas agar
seluruh kementerian konsisten berpijak pada
DTSEN.
“Pesan saya kepada Pak Luhut, marilah bersama sama menyelesaikan tanggungan persoalan dari pemerintahan sebelumnya, dan mencari solusi menghadapi situasi ekonomi yang tidak baikbaik saja. Tidak usah membuat kegaduhan baru,” pungkas Andi Najmi.
