Di tengah memanasnya geopolitik di Timur Tengah dengan alasan ancaman senjata nukril yang dimiliki Iran, rupanya keberadaan Indonesia dinilai perlu memiliki kesiapan energi nuklir untuk berbagai kepentingan. Menurut Dewan Pertananan Nasional, Yayat Ruyat, energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional.
Namun, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional mengingat statusnya sebagai objek vital strategis. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (29/4).
Purnomo Yusgiantoro, Founder dan Dewan pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko. Hal ini diperkuat Filda C. Yusgiantoro, Ketua Umum PYC yang menekankan komitmen PYC dalam mendorong kebijakan energi berbasis kajian yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang.
Dari sisi sistem ketenagalistrikan, Didik Fauzi Dakhlan (PT PLN Persero) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan integrasi jaringan listrik nasional agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi. Sementara itu, Djarot Sulistio Wisnubroto (BRIN & Dewan Riset Nasional) menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. “Penerimaan publik dan Social Licence to Operate (SLO) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti,”ujarnya.
Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen. Dari perspektif sosial, Netty Herawati dari Universitas Tanjungpura menekankan bahwa tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik. Kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di tingkat akar rumput.
Diskusi ini menghasilkan beberapa poin utama. Pertama, transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen. Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan publik sejak awal. Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.
