Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras pembiaran yang dilakukan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kepolisian Republik Indonesia (Dirtipideksus Bareskrim Polri”) terhadap dugaan praktik mafia hukum yang dilakukan penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/173/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, 11 April 2025 (LP 173). IPW dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (7/8) menyebutkan, dalam LP 173 yang dilaporkan pada 11 April 2025 terkait dugaan pemalsuan akta notaris dan TPPU hanya dalam 13 hari saja, yakni pada 24 April 2025, dilakukan penyidikan tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan / pemeriksaan atas kepalsuan akta notaris untuk mengkonfirmasi adanya peristiwa pidana, penyidik langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/538/IV/RES 1.11/2025/Dittipideksus (“Sprindik Nomor 538/2025”), Surat Perintah Tugas Penyidikan No.: SP.Gas/539/IV/RES 1.11/2025/Dittipideksus, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.: B/071/IV/RES 1.24/2025/Dittipideksus (“SPDP Nomor 71/2205”), yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (“Kajati Maluku Utara”), yang ditandatangani Dirtipideksus Bareskrim Polri saat itu, Brigjen Helfi Assegaf.
Pada saat LP 173 dibuat, pelapor Christian Jaya tidak melampirkan surat-surat bukti awal untuk memperkuat laporan pemalsuan akta dan TPPU. Akta yang dituduhkan palsu yaitu akta No. 01 tanggal 9 April 2025 yang dibuat oleh Notaris Lily Tomasoa notaris di Ternate belum diserahkan pada pemohon akta apalagi beredar pada pihak ketiga termasuk pelapor. Selain itu pelapor juga tidak melampirkan alat bukti awal adanya peristiwa TPPU yang menjelaskan adanya aliran dana hasil kejahatan.
Pelapor hanya melampirkan company profile dan modus pelaporan dengan mencantumkan pasal TPPU adalah pesanan yang sudah direncanakan bertujuan untuk mengarahkan proses penanganan perkara setelah dibuat LP adalah agar penyidik di Direktorat Tindak Pidana ekonomi Khusus yang sudah dikondisikan oleh Pelapor akan menangani LP 173 tersebut. Artinya memang sudah ada pesanan/ direncanakan sejak awal pelaporan di Dittipideksus akan menangani.
Pada proses selanjutnya, terbukti pasal TPPU tidak dapat dikenakan pada pihak terlapor karena tidak ada perbuatan TPPU. Karenanya pasal TPPU dicopot dari tuduhan dan hanya disematkan perbuatan pemalsuan akta. Semestinya kalau dari awal tuduhan pemalsuan akta harusnya ditangani oleh Direktorat tindak pidana Umum, bukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Penyidik dengan gegabah langsung menuduh akte yang dibuat palsu. Padahal penyidik belum memeriksa para pihak pembuat akte. Termasuk belum pula melakukan pemeriksaan terhadap notaris pembuat Akte No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT ARA pada 9 April 2025. Apalagi akte yang menjadi obyek laporan tersebut belum diterima oleh para pihak pembuat Akte. Jadi tuduhan dilakukan penyidik dengan brutal tanpa dasar.
Bahkan, dalam kegiatan penyidikan selanjutnya diwarnai adanya dugaan manipulasi fakta dengan mens rea untuk mengubah arah kebenaran perkara. Termasuk melekatkan persangkaan palsu. Kendati, hal ini telah dilaporkan berulangkali, namun Dirtipideksus Bareskrim Polri saat ini, Brigjen Ade Safri Simanjuntak bersikap acuh tak acuh, tidak menanggapinya dan melakukan pembiaran.
IPW menilai praktik dugaan mafia hukum tersebut sudah dimulai sejak dibuatnya LP 173 pada 11 April 2025, pukul 17.00 WIB, dengan mengatasnamakan PT ARA dan memakai Akte 87/2022 yang mengandung dugaan pidana pemalsuan, saat pelapor membuat laporan polisi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Tanpa memiliki bukti dokumen, pelapor melekatkan pasal tindak pidana pencucian uang (“TPPU”), dengan predicate crime pasal 263 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP dan/atau pasal 264 KUHP, atas penerbitan Akte No. 01 Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARA 9 April 2025.
Meskipun pelapor tidak memiliki bukti dokumen yang menggambarkan adanya dugaan pidana pencucian uang, namun Perwira Penyidik Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri yang menjadi konsul piket pada waktu itu, tetap mencantumkan pasal-pasal TPPU ke dalam LP 173 tersebut.
Sehingga, ada dugaan sebelum membuat LP 173, dengan predicate crime pasal-pasal 263 KUHP dan/atau pasal 266 KUHP dan/atau pasal 264 KUHP patut diduga terjadi dugaan permufakatan jahat dengan menambahkan pasal-pasal TPPU dengan maksud agar penanganan perkaranya dapat jatuh ke Satker Dittipideksus Bareskrim Polri, dalam hal ini Subdit III Dittipideksus Bareskrim Polri.
