Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili oleh PINTU, turut berpartisipasi aktif dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional”, forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, komunitas, dan pelaku industri teknologi untuk bersama-sama menanggulangi ancaman siber yang terus berkembang.
Deny Giovanno, Anggota Departemen Advokasi Strategis Asosiasi Blockchain Indonesia yang juga menjabat sebagai Public Policy & Government Relations Manager PINTU mengatakan, untuk memerangi kejahatan siber, pihaknya terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto (BLK) yang diadakan sejak tahun 2023. BLK adalah kampanye edukasi tahunan berskala nasional di Indonesia yang diinisiasi OJK bersama ABI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto dan teknologi blockchain.”Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan ini merupakan komitmen bersama kami untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital.”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.
Ditambahkannya, partisipasi ABI dalam Festival Aman Digital 2026 menegaskan komitmen untuk terus mendukung agenda nasional peningkatan literasi keamanan siber dan perlindungan konsumen. “Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dengan regulator, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto secara aman, bijak, dan bertanggung jawab,”katanya.
Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Badan Siber dan Sandi Negara, Satryo Suryantoro mengungkapkan, aksi gerakan nasional 90 hari literasi keamanan siber sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung implementasi rencana aksi nasional keamanan siber,”Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,”ungkapnya.
Marulina Dewi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini, “Maka atas nama Pemprov DKI Jakarta kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BSSN yang secara konsisten mendorong terus peningkatan kesadaran budaya keamanan siber di Indonesia melalui berbagai program literasi dan kolaborasi lintas sektor,”tuturnya.
Menurutnya, forum ini menjadi bagian gerakan bisa mengantisipasi beragam ancaman siber. Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi.
Daniel Apriandi, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) mengatakan, kondisi literasi masyarakat Indonesia yang masih menjadi celah utama kejahatan siber, “Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu, karena mereka yang paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna,”ungkapnya.
