Ada istilah orang miskin dilarang sakit, hal ini menjadi kritik sosial akan terjadinya kesenjangan pelayanan kesehatan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Padahal sejatinya, pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus diterima setiap individu. Meskipun saat ini diklaim pemerintah layanan kesehatan jauh sudah lebih baik seiring dengan hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan, namun fakta dilapangan sering kali terjadi kesenjangan. Apalagi mahalnya biaya pengobatan tiap tahunnya menjadi kekhawatiran masyarakat bahwa pemeriksaan medis akan memberatkan finansial, khususnya masyarakat yang kurang mampu.
Wanto (53), penderita diabetes ini tidak mau ke rumah sakit. Dirinya lebih memilih terus beristirahat di rumah daripada memeriksakan diri ke rumah sakit. Padahal, sakit luka hebat terus ia rasakan. Kalau ke rumah sakit, ia takut biaya perawatannya mahal.
Sebagai pengemudi ojek daring, penghasilan Wanto terbilang pas-pasan, Rp 100.000-Rp 150.000 per hari. Tabungan yang juga sekadarnya membuat dirinya semakin berpikir panjang untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. “Meski sudah ada BPJS Kesehatan, kalau ke rumah sakit masih ada biaya yang tidak dicover dan itu butuh biaya yang tidak sedikit harus menjual aset ataupun barang-barang untuk biaya rumah sakit. Makanya saya lebih pilih rawat jalan, “ujarnya.
Terlebih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat beberapa penyakit membuat pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bengkak. Salah satunya adalah diabetes dan penyakit turunannya.
Lain lagi ceritanya dengan Yunus (35), dirinya yang hobi bersepeda, rutin bike to work tiap hari dan akhir pekan. Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol dan kadar kolesterol serta tekanan darah pun cenderung normal tak luput dari seragan jantung.“Waktu itu hari Minggu. Saya memilih rute bersepeda yang berbeda dari biasanya, tapi jaraknya sama, sekitar 10 km. Di tanjakan curam dekat rumah, dada saya sakit sekali. Napas sesak, mual, mau muntah nggak bisa. Lemes banget rasanya, seperti mau pingsan. Saya pun menepi, duduk, atur napas selama 15 menit. Sesampainya di rumah saya istirahat total. Lengan kiri saya rasanya pegal sekali. Saya juga masih mual dan berkeringat dingin,”tuturnya.
Kemudian empat hari setelah kejadian itu, lanjut Yunus, barulah memeriksakan diri ke rumah sakit swasta dan dirujuk ke dokter spesialis jantung. Meski saat itu hasil EKG dan USG jantung saya normal, dari gejala yang saya alami, dokter mendiagnosa mengalami serangan jantung.“Saya tidak punya keluarga dengan riwayat penyakit atau serangan jantung, jadi saya tidak familiar dengan gejalanya. Siapa sangka, saya mengalami serangan jantung di usia semuda ini. Saya harus dirawat selama 5 hari untuk persiapan kateterisasi. Ternyata pembuluh jantung sebelah kanan saya sudah tersumbat hampir 90%,”ungkapnya.
Meski biaya pengobatan sudah dicover asuransi, diakui Yunus, mahalnya biaya pengobatan jantung berkisar Rp40 juta hingga lebih dari Rp500 juta tergantung pada jenis tindakan medis dikhawatirkan menguras keuangannya dan mempengaruhi stabilitas keuangan rumah tangga.
Kini berkat penanganan yang tepat, disiplin dalam pengobatan, dan pola makan yang dijaga ketat, syukurlah ternyata dirinya tidak perlu pasang ring. Tiga bulan setelahnya, sumbatan sudah turun drastis menjadi 20%. “Bahkan berat badan saya pun turun 15 kilogram, jadi lebih fit,”katanya.
Ya, saat ini semakin banyak penderita penyakit jantung di usia muda produktif. Amat penting untuk mengenali gejala serangan jantung dan menerapkan pola hidup sehat, karena serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja.
dr Bayushi Eka Putra, Sp.JP(K), FIHA, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darahmengatakan, penyakit tidak menular kini menyumbang 75%dari total kematian di Indonesia,”Penyakit kardiovaskular ini merenggut hampir 800.000 nyawa per tahun,” ucap dia.
Disampaikannya, penyakit tidak menular bukan lagi menjadi penyakit orang tua. Pasalnya, penyakit ini sekarang paling sering muncul pada masyarakat berusia 30 hingga 40 tahun. Uniknya, di tengah peningkatan penyakit jantung pada usia muda, angka harapan hidup orang Indonesia justru meningkat.
Saat ini, angka harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 74 tahun. “Rahasianya ada di teknologi medis yang makin meningkat. Jadi alat-alat canggih, alat medis yang baru itu terbukti meningkatkan hingga 35% kenaikan usia harapan hidup manusia modern,” ungkap dia.
Hal ini membawa konsekuensi yang menjadikan biaya kesehatan semakin tinggi. Belum lagi, faktor seperti inflasi medis yang mencapai 17,8% turut mendorong biaya kesehatan naik. “Inflasi medis itu tidak bisa kita tekan secara mudah, karena rumah sakit wajib beli alat-alat teknologi yang baru. Teknologi yang terbaru dengan kemampuan yang terbaru supaya apa? Supaya peranannya makin bagus,” ucap dia.
Inflasi medis bergerak tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan gaji rata-rata pekerja. “Makanya kalau kita hanya mengandalkan tabungan biasa itu sangat berbahaya, karena secara cost, saya sudah melihat sendiri bagaimana kondisinya di lapangan,” ujarnya.
Untuk itu, Bayushi mengimbau masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat. Kebiasaan hidup sehat dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 80%. Selain itu, masyarakat juga perlu memikirkan terkait lapisan perlindungan kedua yakni proteksi medis seperti BPJS Kesehatan atau asuransi swasta.”Asuransi swasta fungsi sebagai akselerasi agar pasien bisa langsung dapat teknologi terbaik, tidak terbatas misalnya pada tindakan yang standar,”ujar dia.
Tantangan Asuransi
Tingginya inflasi medis menjadi tantangan bagi keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Kenaikan biaya pemeriksaan, tindakan medis, obat-obatan, dan penggunaan teknologi kesehatan berpotensi meningkatkan beban keuangan pasien sekaligus menekan industri asuransi dalam menjaga kecukupan manfaat bagi nasabah.
Tengok saja, penyakit yang dulu dianggap masih aman di kantong, kini perlahan berubah menjadi ancaman finansial bagi banyak keluarga. Ambil contoh penyakit tipes. Beberapa tahun lalu, biaya rawat inap untuk penyakit ini masih relatif terjangkau. Namun kini, tagihannya bisa melonjak tajam.
Pada 2023, biaya perawatan tipes berkisar Rp 9 juta. Setahun kemudian, angka itu melonjak menjadi Rp 16 juta. Artinya, kenaikannya hampir dua kali lipat hanya dalam waktu satu tahun menurut laporan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2025. Sementara data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Statistik Kesehatan 2025, pengeluaran kesehatan terbagi menjadi tiga komposisi, yaitu biaya pelayanan pengobatan (kuratif), biaya pelayanan pencegahan (preventif), dan biaya obat. Data ini menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita per bulan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Untuk biaya pelayanan pengobatan atau kuratif, penduduk perkotaan mengeluarkan sekitar Rp 34.828 per kapita per bulan, sementara di perdesaan sebesar Rp 18.873. Pada layanan pencegahan atau preventif, pengeluaran di perkotaan tercatat Rp 8.076 dan di perdesaan Rp 4.619. Sementara itu, untuk pembelian obat, masyarakat perkotaan mengeluarkan Rp 5.934 dan perdesaan Rp 3.122 per kapita per bulan.
Fenomena ini menjadi gambaran nyata dari tingginya inflasi medis di Indonesia. Kenaikannya bahkan melampaui inflasi umum dan disebut lebih tinggi dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Masih berdasarkan laporan “MMB Asia Health Trends 2026,” inflasi medis Indonesia diproyeksikan mencapai 17,8% pada 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Asia dan melampaui rata-rata kawasan sebesar 12,5%.
Kenaikan biaya kesehatan tidak hanya dipengaruhi inflasi secara umum. Sejumlah faktor turut mendorong peningkatan biaya, antara lain penggunaan teknologi medis yang semakin canggih, harga alat kesehatan dan obat-obatan, serta ketergantungan terhadap sejumlah produk impor.
Selain itu, kenaikan harga obat juga dinilai semakin membebani kondisi finansial masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan rutin. Menurut catatan Allianz Indonesia, tren kenaikan biaya obat telah berlangsung sejak 2022 dan tertinggi ada pada tahun 2023 yakni sebesar 11%.
Chief Technical Officer Allianz Life Indonesia, Brandon Heng, mengatakan harga obat memang bukan komponen terbesar dalam inflasi medis. Namun, kenaikannya terus terjadi setiap tahun sehingga memberikan tekanan terhadap biaya kesehatan.”Harga obat memang bukan komponen tertinggi dalam inflasi medis. Namun berdasarkan data kami, harga obat terus meningkat sekitar 6-15% setiap tahunnya. Karena itu, kami mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam menetapkan batas maksimal penyesuaian harga obat, karena penetapan ini turut membantu mengendalikan tekanan inflasi medis,” ujar Brandon Heng.
Adapun kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga obat adalah masyarakat yang menjalani pengobatan jangka panjang, seperti penderita diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. Tercatat, pada 2025 harga obat untuk pengobatan diabetes meningkat 10% sedangkan obat hipertensi naik hingga 15%.
Lebih lanjut, kenaikan beban biaya kesehatan tidak hanya dirasakan oleh pasien penyakit kronis tetapi juga rawat jalan. Berdasarkan data tahun 2025, tagihan obat layanan rawat jalan (outpatient) justru didominasi penyakit yang umum terjadi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut Atas (ISPA) mencapai 32.519 kasus, radang tenggorokan sebanyak 8.581 kasus, serta demam dan pilek sebanyak 7.728 kasus.
Head of Health Analytics Allianz Life Indonesia, dr. Tubagus Argie, mengatakan penyakit ringan yang berulang juga dapat menjadi sumber pengeluaran yang signifikan bagi rumah tangga.”Masyarakat sering kali hanya mengantisipasi biaya ketika menghadapi penyakit berat. Padahal, penyakit yang umum terjadi seperti ISPA, radang tenggorokan, maupun demam dan pilek juga tetap membutuhkan pengobatan. Ketika penyakit tersebut terjadi berulang, terutama dalam satu keluarga, akumulasi biayanya dapat menjadi cukup signifikan,” ujarnya.
Hal ini menjadi pengingat bahwa ketika seseorang jatuh sakit, biaya yang dikeluarkan bukan hanya berasal dari tindakan medis atau biaya konsultasi dokter, tetapi juga dari kebutuhan obat yang sering kali luput dari perhitungan. “Di tengah tren kenaikan biaya kesehatan, masyarakat perlu mempersiapkan perlindungan kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kesehatan sekaligus beban finansial akibat kebutuhan pengobatan yang tidak terduga,”kata dr. Tubagus Argie.
Diakui Rina Triana, Head of Product Allianz Life Syariah Indonesia, meningkatnya biaya medis merupakan tantangan yang tengah dihadapi oleh seluruh ekosistem kesehatan, termasuk asuransi. Selain dipengaruhi inflasi dan perkembangan perawatan medis, tekanan terhadap biaya kesehatan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro.
Selain itu, lanjutnya, pelemahan nilai tukar rupiah juga turut memengaruhi biaya layanan kesehatan, mengingat sebagian komponen obat dan alat kesehatan di Indonesia masih bergantung pada impor. Berdasarkan data Allianz Indonesia, rata-rata biaya perawatan berbagai penyakit kritis pada periode 2020–2025 meningkat signifikan, seperti biaya perawatan penyakit jantung meningkat hingga 219%, kanker 179%, dan stroke 169%.
Sepanjang tahun 2025, Allianz Life dan Allianz Syariah telah membayarkan total klaim dan manfaat sebesar Rp6,3 triliun, dengan Rp3,7 triliun di antaranya merupakan klaim kesehatan.”Ketika biaya layanan kesehatan terus meningkat, tantangannya bukan hanya menjaga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan yang berkualitas saat ini, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan tetap relevan dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Rina.
Dirinya menjelaskan bahwa penyesuaian di industri asuransi kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kecukupan manfaat dan keberlanjutan perlindungan, agar nasabah tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan di tengah dinamika biaya medis yang terus berubah.
Menurutnya, perlindungan kesehatan perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Penyakit kritis dapat berdampak tidak hanya pada biaya rawat inap, tetapi juga biaya pemulihan, pengobatan lanjutan, serta tindak lanjut medis dalam jangka panjang.”Ke depan, tantangannya bukan hanya menghadirkan perlindungan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan manfaatnya tetap berkelanjutan di tengah perubahan lanskap kesehatan. Saat risiko kesehatan dan biaya perawatan terus meningkat, perlindungan kesehatan menjadi semakin penting sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang keluarga. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dan kesiapan yang lebih baik agar masyarakat dapat terus memperoleh akses pada layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kestabilan finansial di masa depan,” kata Rina.
