NERACAONLINE – Pemkab Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan gaji ke-13 dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkup Pemkab Kuningan akan segera terbayarkan pada Juni 2026.
“Seluruh hak ASN tersebut telah masuk dalam perencanaan keuangan daerah dan menjadi prioritas pembayaran, karena memang gaji ke-13 dan TPP ke-13 merupakan agenda rutin tahunan yang wajib direalisasikan setiap bulan Juni sesuai ketentuan yang berlaku, ” ujar Kepala BPKAD Deden Kurniawan Sopandi, kepada media, beberapa waktu lalu.
Pembayaran Gaji Ke-14 dan TPP itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 152 milyar yang harus disiapkan pada Juni 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji reguler, gaji ke-13, serta TPP bulanan, dan TPP ke-13.
Meskipun dengan angka yang cukup besar ditengah carut marutnya permasalahan anggaran di Kabupaten Kuningan, akan tetapi Deden memastikan hak ribuan ASN akan segera dibayarkan pada Juni dengan skema beberapa kali pembayaran dalam satu bulan.
Pemkab melalui BPKAD telah menyusun strategi agar seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Skema pembayaran dilakukan secara bertahap sepanjang Juni agar kebutuhan kas dapat terkelola dengan baik.
Rencana pembayaran tersebut meliputi, awal Juni pembayaran gaji bulanan ASN. Pertengahan Juni pencairan TPP bulan Mei. Pekan ketiga hingga brberapa hari setelahnya baru pencairan TPP ke-13.
Melalui pola tersebut, pemerintah berharap seluruh hak ASN dapat diterima tepat waktu tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi kas daerah. “Pengelolaan kas yang disiplin menjadi kunci agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi berbagai kewajiban tanpa harus menempuh opsi pinjaman daerah,” jelasnya.
Dengan memprioritaskan belanja pegawai dan menjaga keseimbangan arus kas, Pemkab Kuningan optimis seluruh pembayaran gaji dan TPP, termasuk komponen ke-13, dapat diselesaikan selama bulan Juni.
“Kami optimis seluruh kewajiban kepada ASN dapat dituntaskan pada bulan ini. Tentu dengan pengelolaan keuangan yang hemat, cermat, dan terukur,” tandasnya.
Seperti diketahui, kondisi APBD Kuningan 2026 mengalami tekanan fiskal yang cukup berat. Akan tetapi, BPKAD sendiri berusaha mengatur strategi, diantaranya fokus melakukan efisiensi dan penghematan anggaran serta memusatkan belanja pada program-program prioritas (money follow program) guna menjaga keseimbangan fiskal.
