Oleh: Deding Ishak
Dosen UNINUS
Seorang siswi SMA di Jakarta selalu menjawab, “Saya baik-baik saja,” setiap kali ditanya tentang keadaannya. Diketahui Nilai akademik anak tersebut tidak buruk. Senyumnya pun tampak lebar di media sosial.
Tak seorang pun menyangka bahwa di balik semua itu ia sedang menyimpan luka yang bahkan tak sanggup diceritakan kepada orang terdekatnya. Ia bukan satu-satunya. Di banyak tempat, remaja kita terlihat baik-baik saja, tetapi diam-diam sesungguhny sedang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri.
Kita terlalu mudah menganggap diam sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, bagi sebagian anak, diam justru menjadi cara paling aman untuk menyembunyikan penderitaan.
Angka-angka yang tersedia semestinya cukup untuk menggugah kesadaran kita. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAHMS) mencatat 34,9 persen remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dan satu dari 20 remaja atau sekitar 2,45 juta orang memenuhi kriteria diagnostik gangguan mental dalam setahun terakhir.
Survei Kementerian Kesehatan pada awal 2026 bahkan menunjukkan gejala depresi dan kecemasan pada remaja hampir lima kali lipat dibanding kelompok usia dewasa.Namun, persoalan tidak berhenti pada tingginya angka.
Hanya sekitar 2,6 persen remaja yang membutuhkan bantuan yang tercatat memperoleh penanganan profesional. Ada kesenjangan besar antara jumlah anak yang mengalami masalah kesehatan mental dan mereka yang benar-benar mendapatkan pertolongan.
Mengapa keadaan ini terus berlangsung? Salah satu penyebabnya adalah stigma yang masih melekat kuat. Sekitar 57 persen remaja mengaku takut atau malu mengungkapkan persoalan kesehatan mental yang mereka alami. Mereka khawatir dicap lemah, kurang bersyukur, kurang iman, atau sekadar mencari perhatian.
Di lingkungan keluarga maupun masyarakat, persoalan psikologis kerap dianggap bukan penyakit yang sesungguhnya, dan anak yang mengalami tekanan justru diminta bersabar atau berhenti memikirkan hal-hal yang dianggap tidak penting.
Padahal, kesabaran dan ibadah memiliki tempat penting, keduanya tidak boleh digunakan untuk meniadakan kebutuhan seseorang terhadap pertolongan.
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berikhtiar mencari pengobatan; dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi menegaskan bahwa setiap penyakit memiliki jalan penyembuhannya.
Mencari pertolongan medis maupun psikologis bukan tanda lemahnya iman, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan.Di sisi lain, remaja hidup di tengah tekanan yang datang hampir tanpa jeda. Tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, persoalan pergaulan, hingga standar kehidupan yang dipamerkan di media sosial saling bertumpuk.
Sejumlah kajian menunjukkan tekanan akademik, ekspektasi sosial, dan representasi kehidupan ideal di media sosial berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan gangguan makan pada remaja.
Sekolah, yang semestinya menjadi ruang tumbuh kembang tidak jarang ikut memperberat beban itu. Orientasi pada nilai, peringkat, dan prestasi membuat keberhasilan anak diukur sebatas angka di rapor. Belum lagi paparan gawai yang mencapai delapan hingga sepuluh jam sehari, turut memperpanjang tekanan sosial dan psikologis di luar jam sekolah.
Anak dituntut terus berprestasi, tetapi tidak selalu diberi ruang untuk bisa lelah, gagal, atau sekadar menjadi dirinya sendiri.Persoalan berikutnya terletak pada lemahnya respons sistem pendidikan terhadap kebutuhan psikososial peserta didik.
Sekolah memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas daripada memastikan siswa lulus ujian, tetapi perhatian terhadap kesehatan mental belum menjadi bagian utuh dari tata kelola pendidikan. Kita terlalu sibuk membicarakan capaian akademik, sementara kondisi batin anak-anak yang menjalaninya luput dari perhatian.Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan mental sesungguhnya berhubungan erat dengan prinsip hifz al-nafs, yakni perlindungan terhadap jiwa atau kehidupan manusia.
Prinsip ini merupakan salah satu tujuan pokok syariat dalam kerangka maqashid al-syariah. Menjaga jiwa tidak cukup dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa. Ia juga menuntut ikhtiar untuk melindungi manusia dari keadaan yang dapat merusak kehidupan, termasuk penderitaan psikologis yang serius dan tidak tertangani.
Pemerintah tentu tidak sepenuhnya berpangku tangan. Sejumlah kebijakan telah diluncurkan, antara lain Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Surat Keputusan Bersama lintas kementerian mengenai pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental anak dan remaja, perluasan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) ke Sekolah Rakyat, serta layanan Healing119.id yang gratis selama 24 jam.
Semua itu patut diapresiasi. Namun, keberadaan kebijakan dan layanan tidak serta-merta berarti persoalan telah tertangani. Intervensi negara masih bertumpu pada penanganan setelah masalah muncul, cenderung kuratif dan reaktif belum mengoptimalkan aspek preventif dan struktural.
Padahal, sumber tekanan yang dihadapi remaja justru banyak ditemukan di lingkungan terdekat mereka: keluarga, sekolah, dan pergaulan sehari-hari.Sebab, selama sekolah masih menjadi ruang yang sarat tekanan dan rumah belum menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita, layanan konseling hanya akan bekerja setelah luka telanjur terbentuk.
Kita sibuk menyediakan pertolongan, tetapi belum sungguh-sungguh membenahi keadaan yang membuat anak membutuhkan pertolongan itu.Setidaknya ada empat agenda yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, menjadikan literasi kesehatan mental bagian dari kurikulum, bukan seminar sesekali atau program yang bergantung pada proyek tertentu. Peserta didik perlu dibekali kemampuan mengenali emosi, mengelola konflik, meminta pertolongan, dan mendukung teman yang sedang kesulitan.Kedua, mengevaluasi budaya pendidikan yang menjadikan prestasi sebagai ukuran utama keberhasilan.
Sistem penilaian dan pemeringkatan patut ditinjau agar tidak melahirkan persaingan berlebihan, sementara ruang istirahat, kreativitas, dan pengembangan karakter memperoleh tempat yang layak.
Ketiga, memperkuat layanan kesehatan mental di sekolah dan fasilitas kesehatan dasar. Beban penanganan tidak bisa terus diserahkan kepada seorang guru Bimbingan dan Konseling yang menangani begitu banyak persoalan sekaligus. Pemerintah perlu menyediakan psikolog sekolah secara proporsional serta memastikan Puskesmas memiliki tenaga kesehatan jiwa dan mekanisme rujukan yang jelas.Keempat, menempatkan keluarga sebagai bagian penting dari kebijakan. Pola komunikasi dan pengasuhan di rumah turut menentukan kondisi psikologis anak, sehingga program parenting perlu diperluas melalui sekolah, posyandu, dan layanan masyarakat.
Orang tua perlu belajar mendengarkan tanpa menghakimi serta membedakan kenakalan, tekanan emosional, dan gejala gangguan psikologis.Pada akhirnya, kesehatan mental remaja bukan semata-mata urusan pribadi anak atau tanggung jawab masing-masing keluarga. Ini persoalan publik yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Remaja yang hari ini tumbuh dengan tekanan psikologis yang tidak tertangani berisiko membawa dampaknya hingga dewasa, memasuki dunia kerja dengan kerentanan terhadap kelelahan mental dan membangun keluarga dengan beban emosional yang belum selesai. Ada yang keliru ketika seorang anak merasa lebih aman berpurapura bahagia daripada mengakui bahwa dirinya sedang terluka. Lebih keliru lagi jika sekolah dan rumah, dua lingkungan yang sejatinya menjadi tempat paling aman baginya, justru menjadi sumber ketakutan dan tekanan.
Penulis adalah Dosen/ Guru Besar Kebijakan Pendidikan UNINUS Bandung dan mantan Pimpinan Komisi VIII DPR(bid Agama , Sosial, Perlindungan anak dan Penanggulangan Bencana.)
