NERACAONLINE – Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2026 mencapai sekitar 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski masih tumbuh di atas 5%, tekanan kenaikan harga energi, dampak El Niño, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi membayangi kinerja ekonomi pada kuartal IV/2026.
Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 5,2%-5,4%. Angka tersebut menempatkan target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4% sebagai batas atas proyeksi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, daya dorong konsumsi mulai kehilangan momentum. Penjualan eceran riil memang kembali tumbuh 1,3% setelah mengalami kontraksi pada kuartal II/2026. Akan tetapi, pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik melambat, sementara indeks keyakinan konsumen mengalami penurunan meski masih berada di zona optimistis.
Di sisi lain, pemulihan ekspor manufaktur menjadi salah satu faktor pembeda yang membantu menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2026.
Research Director Prasasti Adhi N. Saputro mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Namun, kondisi tersebut sekaligus meningkatkan biaya bahan baku dan impor energi.
Indeks PMI Manufaktur S&P Global meningkat dari 52,4 pada September menjadi 54,0 pada Oktober 2026. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak Maret 2024. Pesanan ekspor baru juga tumbuh paling cepat sejak survei tersebut dimulai pada 2011.
Selain itu, ekspor industri pengolahan tercatat meningkat 16,78% secara tahunan pada September 2026. Sepanjang kuartal III/2026, kenaikan ekspor manufaktur terutama ditopang produk turunan kelapa sawit dan elektronik.
Meski demikian, pemulihan sektor manufaktur dinilai belum memiliki fondasi yang kuat. Investor asing mulai masuk ke sektor tersebut, tetapi investor domestik masih menahan ekspansi. Hal ini tercermin dari realisasi investasi dalam negeri yang turun 7,5%.
“Angka kuartal III terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian. Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat,” ujar Adhi.
Tekanan Harga Energi dan Rupiah
Prasasti menilai tekanan eksternal menjadi salah satu risiko utama bagi perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun. Konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi global mendorong kenaikan harga minyak, sehingga menambah beban Indonesia sebagai negara pengimpor energi.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata hampir mencapai US$92 per barel sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Dampak kenaikan harga energi mulai tercermin pada inflasi. Pada Oktober 2026, kelompok transportasi, terutama bensin, menyumbang 0,59 poin persentase terhadap inflasi tahunan.
Tekanan juga merambat ke sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II/2026 serta nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat stabilitas makroekonomi menjadi prioritas kebijakan.
Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75% sepanjang tahun ini.
Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga saat ini tidak lagi semata-mata sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar.
“Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal,” ujarnya.
Target Pertumbuhan 5,4% Semakin Berat
Prasasti menilai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4% semakin sulit dicapai, meskipun masih terbuka peluang untuk merealisasikannya. Pasalnya, ekonomi Indonesia perlu tumbuh sekitar 5,5% secara tahunan pada kuartal IV/2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5,39%.
Tantangan tersebut semakin berat karena tiga tekanan diperkirakan terjadi bersamaan pada kuartal IV/2026. Pertama, harga minyak yang tetap tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan transportasi, menekan margin dunia usaha, sekaligus memperbesar tagihan impor energi.
Kedua, fenomena El Niño berisiko menekan produksi pangan. Produksi padi tercatat turun 18,3% pada September dan diperkirakan kembali turun 16,3% pada Oktober-Desember 2026. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga bahan pokok di tengah inflasi yang telah bertahan di atas 3%.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan, sementara kemampuan menabung semakin terbatas.
Ketiga, kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga Oktober di Kalimantan dan Sumatra berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi serta menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, ruang kebijakan fiskal dan moneter juga dinilai semakin terbatas. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah sehingga ruang untuk menurunkan suku bunga belum terbuka lebar.
Sementara itu, kenaikan harga minyak berisiko memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV/2026. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika proyeksi defisit APBN telah mendekati batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Prasasti mengingatkan, upaya memaksakan pertumbuhan melalui tambahan belanja pemerintah, ekspansi kredit, maupun kegiatan kuasi-fiskal berisiko mengurangi bantalan fiskal dan mengganggu stabilitas eksternal.
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fondasi struktural, bukan hanya mengandalkan tambahan stimulus fiskal.
Menurut dia, pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan nonfiskal, seperti relaksasi hambatan perdagangan non-tarif dan pemberian kepastian regulasi bagi dunia usaha.
“Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku, menjadi mendesak. Dengan momentum Natal-Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idul Fitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur,” katanya.
