NERACAONLINE- Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, membangun 66 unit hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir dengan anggaran Rp15 miliar. Pembangunan yang telah berlangsung sekitar satu bulan ini ditargetkan rampung paling cepat pada pertengahan Desember dan paling lambat akhir Desember 2026.
Project Manager PT Sarjis Agung Indra Jaya, Muhammad Syahril dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, untuk pembangunan huntap tersebut ada 56 unit rumah dibangun di kawasan Padang Sakti, sedangkan 10 unit lainnya berada di kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua. Total lahan di kedua lokasi tersebut mencapai sekitar empat hektare,“Sepuluh unit di kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua. Total lahan untuk hunian di dua lokasi sekitar empat hektare,”ujar Syahril.
Hingga saat itu, progres fisik pembangunan mencapai sekitar tujuh persen. Sementara itu, material panel yang telah disiapkan mencapai sekitar 30% dari kebutuhan. Panel rumah diproduksi di bengkel kerja (workshop) di Binjai, Sumatera Utara. Untuk mengejar target penyelesaian, pelaksana proyek menyesuaikan jadwal kerja dengan ketentuan dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Saat ini, sekitar 30 pekerja dibagi menjadi tiga tim. Jumlah tenaga kerja direncanakan bertambah seiring dengan dimulainya pekerjaan pemasangan instalasi dan panel bangunan.
Sekitar 85% pekerja berasal dari Aceh, terutama dari wilayah sekitar proyek, Aceh Utara, dan Bireuen. Huntap dibangun sebagai rumah tipe 36 dengan konsep konstruksi tahan gempa. Desainnya juga menyesuaikan kontur lahan, termasuk dengan meninggikan lantai rumah di sejumlah titik untuk mengurangi risiko air masuk saat terjadi genangan.“Ketinggian bangunan pada titik tertentu bisa sekitar 70 sentimeter, tetapi tidak semuanya sama karena mengikuti kontur lahan,” ujar Sahril.
Anggaran Rp15 miliar tersebut mencakup pembangunan rumah dan fasilitas pendukung, antara lain jalan lingkungan, lampu penerangan, drainase, penyediaan air bersih, serta balai warga. Fasilitas terakhir itu direncanakan menjadi tempat kegiatan sosial sekaligus musala bagi penghuni kawasan huntap.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris mengatakan, realisasi anggaran penanganan pascabencana telah mencapai sekitar 41 persen. Pemerintah kota menargetkan seluruh anggaran terserap pada akhir November 2026. Menurut Haris, progres fisik sejumlah pekerjaan penanganan pascabencana saat ini berkisar 50–70%. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengawal pemulihan pascabencana. Koordinasi dilakukan pada sejumlah sektor mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, lahan pertanian hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Ketua Tim Monitoring Satgas PRR Aceh, Imran, menekankan pentingnya pemantauan berkala dan pembaruan data agar perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi tercatat sesuai kondisi di lapangan. Dia meminta kegiatan yang telah selesai segera dilaporkan, sementara pekerjaan yang masih berlangsung terus dipantau hingga tuntas,“Kami ingin kegiatan yang sudah selesai segera dilaporkan dan yang masih berjalan terus dipantau. Dengan begitu, kita bisa melihat langsung perkembangan di lapangan dan memastikan penanganannya sesuai kebutuhan,” ujar Imran.
