Foto Antara/Irwansyah Putra
Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengenal gizi, kebiasaan hidup sehat, serta hubungan antara negara dan warga. Namun, sekolah perlu memberi ruang bagi siswa untuk bertanya dan menyampaikan keluhan ketika layanan makanan tidak sesuai standar, menurut akademisi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Apri Damai Sagita Krissandi.
Dalam tulisan berjudul “MBG dan Cara Baru Negara Mendekati Anak” yang dimuat TIMES Indonesia, dosen PGSD, penulis, dan peneliti bidang pendidikan bahasa Indonesia serta sastra anak itu mengingatkan bahwa makanan yang diterima siswa merupakan layanan publik yang dibiayai anggaran negara. Karena itu, anak dapat belajar memahami haknya sebagai penerima layanan, sekaligus cara menilai pelaksanaannya.
“MBG bisa menjadi pelajaran kewarganegaraan yang nyata,” tulis Apri. Ia mengusulkan agar guru mengajak siswa membahas asal anggaran, pihak yang mengelola makanan, cara pengawasan, dan langkah yang perlu ditempuh bila makanan bermasalah.
Makan bersama sebagai ruang belajar
Gagasan itu sejalan dengan kebijakan pendidikan karakter yang mengaitkan MBG dengan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satu kebiasaannya ialah makan sehat dan bergizi.
Kemendikdasmen juga telah menyiapkan pedoman pendidikan karakter dan modul edukasi gizi untuk mendampingi pelaksanaan program di sekolah.
Dalam evaluasi Kemendikdasmen yang melibatkan 1.203.309 responden murid pada 2025, sekolah penerima MBG mencatat penurunan gangguan belajar akibat lapar rata-rata 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima.
Angka tersebut mengukur gangguan belajar akibat lapar, bukan langsung mengukur perubahan karakter atau pemahaman kewarganegaraan siswa.
BGN, melalui Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Mariman Darto, turut mendorong kebiasaan baik saat makan bersama, termasuk mencuci tangan, tertib mengambil makanan, berdoa, mempelajari gizi dan keamanan pangan, serta menjaga kebersihan setelah makan. Guru didorong mendampingi kegiatan itu agar kebiasaan sehat tidak berhenti pada pembagian porsi.
Bagi Apri, pendampingan juga perlu mencakup pemahaman bahwa menerima layanan pemerintah tidak menghapus hak siswa untuk bertanya. Dalam praktiknya, guru dapat memakai percakapan sesuai usia anak: siapa yang menyediakan makanan, mengapa menu perlu aman dan bergizi, serta kepada siapa siswa dapat melapor jika menemukan masalah.
Pengawasan dimulai sebelum makanan disantap
Aspek keamanan pangan membuat ruang bertanya itu semakin relevan. Pada 15 September 2026, Kepala BGN Sudaryono meminta sekolah menolak makanan MBG apabila wadahnya tidak memiliki label waktu. Guru juga diminta memeriksa kondisi makanan sebelum disantap dan menghentikan konsumsi bila makanan terindikasi tidak aman.
BGN sebelumnya mengumumkan penutupan sementara 1.999 SPPG yang, menurut pembaruan data per 7 September 2026, belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut merupakan temuan pada tanggal itu, bukan angka seluruh dapur yang bermasalah saat ini.
Sekolah dapat menindaklanjuti keluhan siswa dengan mencatat temuan, menghentikan pembagian makanan yang diragukan keamanannya, dan menyampaikan laporan kepada SPPG serta kanal pengaduan resmi. Sudaryono secara terbuka meminta kepala sekolah dan guru memberikan umpan balik kepada pengelola dapur ketika label maupun menu bermasalah.
Dengan cara itu, kegiatan makan bersama menjadi kesempatan belajar yang konkret: siswa mengenal manfaat program sekaligus memahami bahwa mutu layanan publik dapat diperiksa dan diperbaiki. Usulan pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah pandangan Apri; keberhasilannya di sekolah tetap memerlukan pendampingan guru dan mekanisme tanggapan yang berjalan.
