NERACAONLINE — Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyayangkan sikap sejumlah negara maju yang dinilai mulai meninggalkan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi persoalan polusi dan perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8). Pertemuan tersebut diikuti oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam forum itu, Jumhur menyoroti ketimpangan antara kekuatan ekonomi negara-negara maju dengan kontribusinya terhadap emisi global. Menurut dia, negara dengan kekuatan ekonomi besar semestinya tetap memiliki tanggung jawab dalam upaya bersama memulihkan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.
Jumhur menilai, keberadaan BRICS dapat memperluas tata kelola lingkungan hidup global agar lebih representatif dan efektif. Forum tersebut juga dinilai dapat membuka ruang bagi kearifan lokal dari negara-negara anggota untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kita prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim, sementara di saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global,” ujar Jumhur.
Menurut dia, keberlanjutan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari cara suatu negara mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, serta membangun ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Indonesia, lanjut Jumhur, juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui. Kekayaan tersebut mencakup sekitar 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% spesies mamalia, dan 18,6% spesies burung.
Sementara itu, ekosistem laut Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang menjadi habitat bagi sekitar 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, serta 10% spesies karang dunia.
Kondisi tersebut, kata Jumhur, menunjukkan besarnya peran Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga menghadapi risiko perubahan iklim yang cukup besar. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan berbagai bencana terkait perubahan iklim.
“Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan,” tegas Jumhur.
Karena itu, Jumhur menegaskan bahwa bagi Indonesia, adaptasi perubahan iklim bukan sekadar agenda tambahan dalam pembangunan nasional. Adaptasi menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” katanya.
Jumhur menyebut Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Selain mengandalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jumhur menilai solusi menghadapi perubahan iklim juga perlu menggali pengetahuan tradisional yang berkembang di masyarakat.
Menurut dia, masyarakat merupakan pihak yang paling awal merasakan dampak perubahan iklim sekaligus memiliki pengetahuan mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dalam forum BRICS tersebut, Jumhur memperkenalkan sejumlah praktik tradisional Indonesia yang dinilai relevan dengan upaya membangun ketahanan lingkungan.
Di antaranya sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Kemudian Sasi Lompa di Maluku yang merupakan sistem tradisional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig di Bali sebagai sistem hukum adat yang berbasis masyarakat.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” ujar Jumhur.
Dia menambahkan, pendekatan berbasis masyarakat dapat diperkuat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam sehingga masyarakat memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Melalui forum BRICS, Indonesia mendorong penguatan kerja sama lingkungan yang tidak hanya bertumpu pada kapasitas ekonomi dan teknologi, tetapi juga mengakui peran masyarakat serta kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
