Jakarta, Dalam diskusi publik bertema “Beras Nasional Surplus dan Aman”, Dr. Eng. Muhammad Makky, Pakar Pangan Universitas Andalas, menegaskan bahwa masalah utama perberasan Indonesia bukan sekadar produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang masih dikuasai segelintir pihak. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan reformasi mendasar agar sistem pangan nasional lebih adil dan berdaulat.
“Kita perlu memastikan bahwa tata niaga beras tidak dikuasai oleh segelintir pihak. Negara hadir untuk menyeimbangkan agar petani terlindungi dan konsumen tetap mendapat harga terjangkau,” tegas Makky.
Dr. Eng. Muhammad Makky, Pakar Pangan Universitas Andalas
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat ekosistem alternatif di luar kartel melalui koperasi, penggilingan kecil, dan Bulog.
“Penguatan koperasi, penggilingan kecil, dan Bulog adalah cara terbaik untuk memperpendek rantai distribusi. Dengan begitu, potensi praktik-praktik yang merugikan rakyat bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Makky juga menyoroti praktik penimbunan dan pengoplosan beras yang belakangan semakin marak. Menurutnya, hal itu bukan sekadar pelanggaran dagang, melainkan kejahatan ekonomi yang merugikan hajat hidup orang banyak.
“Penimbunan dan pengoplosan beras adalah pelanggaran serius terhadap hajat hidup orang banyak. Maka pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring,” ujarnya.
Sebagai penutup, Makky menekankan bahwa isu beras bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut stabilitas bangsa.
“Beras bukan sekadar komoditas, tapi fondasi stabilitas sosial kita. Itulah sebabnya reformasi tata niaga beras harus menjadi agenda bersama, bukan hanya agenda sektor pertanian,” pungkasnya.
