Keterangan foto : Dua siswa SDN Jati Asih X membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran MBG tahun 2027 sebesar Rp240,2 triliun untuk menjangkau 72,4 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah usia PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/sgd
Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan gizi, melainkan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar manfaatnya berkelanjutan, program ini perlu ditopang tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan keamanan pangan yang konsisten, serta ukuran dampak yang jelas bagi peserta didik.
Guru Besar Bidang Ekonomi pada Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Anggito Abimanyu, menilai MBG bukan sekadar pengeluaran program, melainkan investasi pada kualitas sumber daya manusia. “Ini investasi sifatnya, tidak spending, tapi invest,” ujar Anggito.
Menurut Anggito, masyarakat perlu melihat fungsi dan tujuan pengeluaran MBG. “Makanan bergizi yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan gizi dan kesehatan supaya bisa berpikir jernih dan menjalankan proses belajar adalah fungsi penunjang pendidikan,” ujarnya.
Ia merujuk pada pendekatan Classification of the Functions of Government (COFOG), yang mengenal layanan penunjang pendidikan. Dengan pendekatan berbasis fungsi, pengeluaran dinilai dari kontribusinya terhadap tujuan pendidikan, bukan semata-mata dari organisasi pelaksananya.
Meski demikian, Anggito mengingatkan bahwa hanya belanja yang benar-benar berkaitan dengan pemberian makanan kepada siswa yang dapat diperdebatkan sebagai fungsi penunjang pendidikan, bukan seluruh anggaran Badan Gizi Nasional.
Anggito juga menilai tantangan utama bukan semata-mata kemampuan negara memenuhi anggaran pendidikan, melainkan menentukan sumber pembiayaan dan belanja mana yang harus disesuaikan. “Kalau ada yang nambah, yang lain harus kurang. Sesederhana itu,” katanya. Menurut dia, pilihan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa program MBG akan mengurangi kebutuhan dasar lain, seperti kesejahteraan guru, perbaikan sekolah, subsidi, atau layanan publik di daerah.
Anggito juga menyayangkan apabila masih ada orang yang ingin menghentikan program MBG yang dinilai masih bagus. “Kalau ada korupsi, ya dihukum saja orangnya, tapi tidak menghentikan program yang sudah bagus,” katanya. Menurutnya, pembenahan tata kelola harus berjalan tanpa menghilangkan manfaat program bagi anak-anak.
Di tingkat pelaksanaan, pendekatan tersebut tercermin dalam langkah BGN memperkuat pengawasan pangan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pelibatan guru untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa merupakan tambahan pengawasan kualitas, bukan karena makanan sejak awal dianggap berbahaya. “Yang jelas MBG bukan barang beracun,” tegas Sudaryono.
Sudaryono mengakui adanya sejumlah kejadian yang perlu ditangani secara tegas. “Ada satu-dua kejadian yang keras, itu kami secara tegas tindak,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Kami melakukan banyak perubahan, termasuk fungsi pengawasan, sistem, keterbukaan publik, dan keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur.” BGN, lanjutnya, juga memberlakukan sertifikasi laik higiene dan sanitasi.
Pelibatan guru dapat membantu mendeteksi persoalan secara cepat, tetapi tidak dapat menggantikan standar formal keamanan pangan. Tanggung jawab utama tetap berada pada sistem: mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, kebersihan peralatan, kompetensi petugas, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden. Pengawasan partisipatif akan efektif apabila berjalan bersama sertifikasi, audit, dan tindak lanjut yang konsisten.
Dua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki peluang untuk terus diperkuat sebagai investasi jangka panjang bagi generasi muda. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghubungkan tiga hal sekaligus: manfaat gizi yang nyata, keamanan makanan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pembiayaan yang tidak mengabaikan prioritas pendidikan maupun layanan publik lainnya.
Dengan tata kelola anggaran yang transparan dan pengawasan pangan yang semakin ketat, kritik publik dapat ditempatkan sebagai masukan untuk memperbaiki program. Orientasinya bukan mempertentangkan MBG dengan pendidikan atau kebutuhan dasar lain, melainkan memastikan setiap rupiah dan setiap porsi makanan benar-benar memberi hasil yang terukur bagi kesehatan dan proses belajar anak.
