NERACAONLINE – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan bertransformasi menjadi APKLI Merah Putih. Keputusan ini diambil melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI yang juga memilih secara aklamasi Ali Mahsun Atmo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) APKLI Merah Putih periode 2026-2031.
Ali mengatakan, untuk program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, APKLI Merah Putih akan memprioritaskan konsolidasi organisasi.
Dalam satu tahun pertama, pihaknya menargetkan musyawarah wilayah di 38 provinsi rampung. Selanjutnya, dalam waktu satu setengah tahun sudah dilakukan musyawarah daerah di 514 kabupaten/kota ditargetkan selesai.
“Pada Semester pertama 2028 kami harus sudah menyelesaikan big data, data tunggal PKL dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia. Ini menjadi fondasi untuk memperkuat perjuangan ekonomi rakyat ke depan,” kata Ali, saat penutupan acara Munas VI APKLI Merah Putih di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026).
Tidak kalah penting, lanjut Ali, APKLI Merah Putih juga akan membentuk yayasan sosial yang akan berfungsi untuk membantu para PKL atau pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan.
“Misalnya ada yang kesulitan karena kematian, sakit hingga kebutuhan biaya pendidikan anak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, APKLI Merah Putih juga akan mendorong Presiden RI, Prabowo Subianto untuk segera membentuk Badan Perekonomian UMKM.
“Supaya bisa terfokus dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan memastikan PKL atau pelaku UMKM di Indonesia dapat semakin maju dan berkembang dalam!menyongsong bonus demografi tahun 20230,” ucapnya.
Ali memastikan, APKLI Merah Putih mendukungan penuh terhadap lima program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah.
Sebab, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Lima program ini sebenarnya sudah puluhan tahun didambakan rakyat. Ini merupakan amanah dan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945,” imbuhnya.
Menurut Ali, kelima program tersebut juga dapat menjadi pengungkit ekonomi rakyat. Program MBG, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara KDKMP dinilai strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dan praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani sebagian masyarakat desa.
“Puluhan tahun masyarakat di desa-desa terjerat rentenir, bahkan terjebak judi, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk maju. KDKMP merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan rentenir di seluruh Tanah Air,” paparnya.
Ali menyebut, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat nelayan. Menurut dia, masih banyak nelayan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, fasilitas produksi, hingga pemasaran hasil tangkapan.
“Puluhan tahun mereka ini seperti tidak berdaya. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan instrumen untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan nelayan,” ujarnya.
Dukungan serupa diberikan terhadap program Sekolah Rakyat karena dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi mereka.
Ia juga menyoroti program pembangunan 3 juta rumah yang dinilai penting untuk menjawab persoalan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masih ada sekitar 20-30 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Untuk itu, APKLI Merah Putih mengawal, mendukung, dan menyukseskan lima program ini,” tuturnya.
Meski memberikan dukungan, APKLI Merah Putih menegaskan akan mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan. Pihaknya tidak akan tinggal diam apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan koruptif dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kami mendukung penuh, tetapi ketika ada penyalahgunaan kewenangan, tindakan koruptif, kami akan mendorong untuk menuntaskan dan menindak secara tegas,” urainya.
Dalam Munas VI, APKLI Merah Putih juga menyatakan sikap untuk memperluas cakupan keanggotaan organisasi. Jika sebelumnya lebih banyak menaungi pedagang kaki lima, kini organisasi tersebut mencakup pelaku usaha kecil dan mikro di sektor hulu, termasuk petani, nelayan, dan industri rumahan.
Langkah tersebut didasarkan pada pengamatannya selama berkeliling Indonesia sejak 2019. Ia mengaku masih melihat banyak pelaku ekonomi rakyat di sektor hulu yang belum merasakan pendampingan dan kehadiran negara secara optimal.
“Ekonomi rakyat di sektor hulu, petani, nelayan, home industry, sampai hari ini belum merasakan kehadiran negara. Belum merasakan instrumen pendampingan sehingga kehidupan dan usahanya bisa terdongkrak lebih sejahtera,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perjuangan APKLI Merah Putih dalam mendampingi jutaan pelaku usaha yang terdampak berbagai kebijakan, termasuk petani tembakau, pekerja industri hasil tembakau, pelaku usaha warung kelontong, dan sektor usaha kecil lainnya.
Tantangan ke depan semakin besar karena Indonesia membutuhkan peningkatan jumlah dan kualitas UMKM sekaligus penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Untuk itu, organisasi kami hari ini adalah Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih atau APKLI Merah Putih. Tidak ada tujuan dan maksud lain kecuali memperkuat ekonomi rakyat,” terangnya.
Ali menambahkan, pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum untuk menindaklanjuti hasil Munas VI dan memastikan perubahan organisasi tersebut memperoleh legalisasi sesuai ketentuan.
“Kita akan bergerak cepat, pengurus di tingkat pusat dan daerah semua sudah berkomitmen melakukan akselerasi untuk memastikan seluruh program kerja dan amanat Munas VI ini dapat berjalan baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan ketetapan Munas VI, Edi Slamet Riyanto didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Nasional APKLI Merah Putih.
