Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dibenahi pemerintah menjadi salah satu kebijakan yang paling ramai dibicarakan oleh semua kalangan. Di beberapa kesempatan, MBG dituding sebagai program sekadar pencitraan, dianggap tidak bermanfaat, hingga tuduhan miring lainnya. Kendati begitu, sebuah realita baru mulai muncul dari lapangan. Lebih dari sekadar program biasa, masyarakat kini mulai melihat bagaimana program MBG ini bekerja di tingkat akar rumput.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Tokoh Pemuda dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia, Ahmad Alimudin. “Sekarang mulai muncul laporan riset lapangan yang melihat dampak awal MBG secara langsung dari orang tua siswa sebagai penerima manfaat. Laporan (RISED) yang melakukan studi di beberapa daerah seperti Cilacap, Semarang, Surakarta, dengan melibatkan sekitar 1800 orang tua siswa penerima MBG. Dari hasil tersebut ada temuan yang menarik. Sebagian keluarga merasa pengeluaran harian mereka menjadi lebih ringan. Orang tua jadi lebih jarang menyiapkan bekal dan uang jajan anak juga mulai disesuaikan. Dari data ini kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh. Khususnya keluarga yang kurang mampu.” ujarnya mengutip hasil temuan RISED baru-baru ini.
Alimudin melihat dukungan mayoritas dari akar rumput, khususnya di daerah kota-kota kecil, sebagai penanda bahwa program MBG berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, fokus MBG saat ini juga akan menyasar keluarga kurang mampu sebagai prioritas penerima, seperti arahan Presiden yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, baru-baru ini.
“Programnya (MBG) terpakai dan ada dampaknya. Dan seperti yang kita tahu, sekarang MBG mulai fokus pada keluarga yang kurang mampu sebagai prioritas penerima karena pada akhirnya yang paling penting bukan perang narasi politiknya. Tapi apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan akses makan bergizi yang lebih baik atau enggak,” tambahnya.
Menambahkan pernyataan Alimudin di atas, hasil laporan RISED yang mensurvei orang tua siswa baru-baru ini di tiga kota di Jawa Tengah menyebutkan bahwa lebih dari 80% keluarga berpenghasilan rendah mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Alasan mereka fundamental: rasa tenang karena anaknya dipastikan makan di sekolah. Dengan begitu, mereka tidak lagi cemas. Selain itu, sekitar 8 dari 10 orang tua mengakui bahwa anak-anak mereka menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan jarang melewatkan waktu makan setelah program MBG berjalan di sekolah.
Potret MBG di Wilayah Timur Indonesia
Program MBG di Sumba Barat Daya ikut mengangkat ekonomi warga yang bekerja di dapur MBG. Kristina Lende, setelah enam bulan bekerja sebagai pencuci ompreng di SPPG Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kini saya sudah mampu membeli 20–50 kilogram beras, memenuhi kebutuhan sekolah anak, bahkan membeli sepeda motor dari hasil kerja,” kisahnya.
Sebelumnya, Kristina hanya mengandalkan penghasilan suami yang bekerja serabutan dan berpenghasilan sekitar Rp50 ribu per hari. Dengan penghasilan tersebut, keluarga Kristina kesulitan bahkan hanya untuk membeli beras 1 kilogram.
Masih di Sumba Barat Daya, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Laura, Maria Dolorosa, menyampaikan kisah positif penerimaan MBG di sekolahnya.
“Selama pelaksanaan Program MBG, saya melihat perubahan signifikan: anak-anak lebih antusias, lebih semangat hadir dan bertahan di kelas, mood lebih stabil terutama pada siswa grahita dan Down Syndrome. Selain itu, beban konsumsi asrama berkurang karena siswa sudah makan siang bergizi,” kisah Maria.
SLB Negeri Laura sendiri memiliki jumlah total 68 siswa (59 yang terdata resmi). Ada 5 kelas ketunaan seperti tuna rungu, daksa, autis, hingga grahita, termasuk down syndrome dan lambat belajar. SLB juga membuka kelas jauh di Kodi Utara sejak 2025. Sekitar 40 siswa tinggal di asrama secara bergantian, dengan mayoritas berasal dari keluarga ekonomi desil 1 (sangat miskin) dan 2 (miskin).
Langkah pemerintah yang mulai membenahi tata kelola dan berencana untuk memfokuskan MBG pada keluarga prasejahtera sebagai prioritas, adalah langkah yang tepat secara sasaran. Di luar narasi pro dan kontra terkait MBG, kita perlu melihat program ini dari sisi positifnya, terutama untuk memberikan akses bagi anak-anak dari keluarga yang belum mampu memberikan gizi dan nutrisi yang cukup setiap harinya.
“Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses. Tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” pungkas Alimudin.
