NERACAONLINE- Organisasi Petani dan masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan Sustainable Palm Oil Protocol yang telah disepakati Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto di Jakarta, Rabu (11/11).
Selain itu, DPR RI didorong segera memproses ratifikasi perjanjian tersebut guna memberikan kepastian hukum dan memastikan kepentingan petani sawit rakyat, perlindungan lingkungan, serta hak-hak masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Meskipun kesepakatan protokol telah dicapai pada September 2025, hingga saat ini implementasinya di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan kemajuan yang konkret.
Belum terlihat roadmap yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, serta target pelaksanaan yang dapat diukur terutama untuk penguatan standar ISPO dan penguatan sustainability di tingkat petani dalam rantai perdagangan minyak sawit global. Padahal, IEU-CEPA memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia hingga tawaran tarif bea masuk 0 persen. Peluang ini menjadi penting bagi Indonesia untuk memperkuat akses pasar produk sawit ke Uni Eropa.
Namun, terbukanya akses pasar tidak secara otomatis menjamin petani sawit rakyat memperoleh manfaat dari perjanjian perdagangan tersebut. Kesiapan petani dalam memenuhi persyaratan legalitas, sertifikasi, dan ketertelusuran rantai pasok masih menjadi tantangan mendasar. Tanpa intervensi pemerintah, terdapat risiko bahwa manfaat perdagangan lebih banyak dinikmati perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas dan sistem keberlanjutan dibandingkan petani swadaya.
Mansuetus Darto menilai bahwa protokol ini harus menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi petani sawit Indonesia dalam perdagangan internasional. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan diplomatik, tetapi harus memastikan adanya langkah implementasi yang nyata.“Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan dukungan nyata berupa pembiayaan, pendampingan, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi.” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan pentingnya ratifikasi IEU-CEPA oleh DPR RI. Proses ratifikasi harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa kepentingan petani, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak menjadi bagian dari pembahasan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa.
Sementara itu, Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyoroti pentingnya memastikan bahwa protokol sawit berkelanjutan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan sertifikasi. Keberhasilan kebijakan keberlanjutan harus dibuktikan melalui perubahan praktik di lapangan, terutama dalam perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan sawit.
Keberhasilan keberlanjutan sektor sawit tidak bisa hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah praktik di lapangan benar-benar berubah, apakah deforestasi dan kebakaran dapat dicegah, serta apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan bahwa implementasi protokol ini tidak boleh mengabaikan realitas konflik agraria dan pelanggaran hak buruh yang masih kerap terjadi di industri perkebunan sawit. “Sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan mutlak membutuhkan penguatan, khususnya terkait ketersediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat terdampak, perlindungan pelapor, serta transparansi hasil audit. Penguatan ISPO harus menjadi agenda utama agar berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif bagi perusahaan maupun petani,” tandasnya.
Dia juga menambahkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen adalah syarat mutlak untuk memastikan setiap klaim keberlanjutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta menjamin adanya penyelesaian konflik di tingkat tapak.
Roadmap dan Kerja Sama Multipihak
Masyarakat sipil juga mendesak agar Pemerintah: Pertama, segera menyusun Road Map implementasi protokol. Hal ini akan yang memuat target, pembagian peran kelembagaan, dan dukungan anggaran. Kedua, penguatan ketertelusuran rantai pasok yang inklusif dan transparan, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir.
Ketiga, penyediaan dukungan pembiayaan dan pendampingan untuk membantu petani memenuhi persyaratan legalitas, pemetaan kebun, sertifikasi ISPO, serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan. Keempat, penguatan mekanisme pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pembentukan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang transparan guna menjamin percepatan penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor sawit.
Kelima, penguatan mekanisme pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pembentukan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) yang transparan guna menjamin percepatan penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor sawit.
Keenam, pengaktifan kembali ruang dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG) yang melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, akademis. Organisasi petani dan masyarakat sipil menegaskan bahwa IEU-CEPA dan Sustainable Palm Oil Protocol harus menjadi instrumen untuk membangun perdagangan sawit yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Indonesia tidak cukup hanya memperoleh akses pasar internasional, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat perdagangan tersebut dirasakan oleh petani, masyarakat, dan lingkungan.
