NERACAONLINE – Benar Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang kini berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 17.380 pulau. Masing-masing pulau memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda. Namun komoditas unggulan tersebut akan sia-sia jika tidak dimaksimalkan. Sehingga dalam hal ini sistem agro industri menjadi kunci untuk meningkakan ekonoi masyarakat di masing-masing pulau tersebut dengan komoditas unggulannya yang berda-beda.
Hal tersebut mengemuka dalam bedah buku Bungaran Saragih Insight Seri ke-2 Tema: Membangun Ekosistem Kelembagaan Nasional: Sinergi Riset, Pasar, dan Pertahanan Menuju Indonesia 2045 di Kampus Universitas Pertahanan, Salemba, Jakarta.
Menurut Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih mengungkapkan bahwa Sistem Agro Industri nasional layak diperjuangkan karena menawarkan jalan untuk mempertemukan kekuatan sumber daya Indonesia dengan pembangunan industri, kesejahteraan rakyat, dan ketangguhan bangsa.
“Indonesia 2045 akan ditentukan oleh kemampuan yang kita bangun sejak sekarang: kemampuan menghasilkan, menciptakan nilai tambah, bekerja sama, menjaga alam, belajar, dan bertahan menghadapi tekanan,” kata Bungaran yang juga Presiden Komisaris PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS).
Bungaran menambahkan, “Indonesia mempunyai kekayaan hayati tropis, daratan dan lautan yang luas, penduduk besar, serta keragaman budaya. Tetapi memiliki sumber daya berbeda dengan mampu mengelolanya.”
Bungaran juga menerangkan, produksi dapat meningkat sementara posisi petani tetap lemah. Ekspor dapat bertambah sementara penguasaan teknologi tertinggal. Investasi dapat tumbuh sementara nilai tambah terkonsentrasi dan lingkungan mengalami tekanan.
“Karena itu, pertanyaan utama buku ini ialah bagaimana mengubah anugerah tersebut menjadi kemampuan manusia, teknologi, organisasi, perusahaan, masyarakat, dan negara,” jelas Bungaran.
Untuk itu, Bungaran menawarkan Sistem Agro Industri Nasional sebagai salah satu landasan utama untuk mengerjakan transformasi tersebut.
Badan Pusat Statistik, pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 12,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2024, tetapi menyerap sekitar 28,2 persen penduduk bekerja pada Agustus tahun tersebut.
Perbandingan ini memperlihatkan besarnya tantangan produktivitas dan kesejahteraan. Begitu banyak rakyat menggantungkan pekerjaan pada kegiatan yang nilai tambah rata-rata per pekerjanya masih relatif rendah.
“Jawabannya memerlukan peningkatan produktivitas di sawah, kebun, kandang, kolam, hutan, dan laut, sekaligus perluasan kesempatan pada pengolahan, teknologi, perdagangan, dan jasa,” ujar Bungaran.
Pendekatan Sistem Jadi Kunci
Ketika hasil pertanian diolah, kegiatannya masuk dalam statistik industri. Ketika diangkut, masuk transportasi. Ketika dipasarkan, masuk perdagangan. Pembagian statistik itu benar menurut tujuannya. Tetapi strategi pembangunan perlu melihat hubungan di antara semuanya.
“Secangkir kopi menghubungkan kebun, pengolahan, pengujian mutu, mesin, kemasan, transportasi, pembiayaan, merek, dan pelayanan konsumen. Kemampuan menghasilkan biji kopi bermutu baru memperoleh penghargaan apabila mutu itu dipertahankan, dikenali, dan dibayar sepanjang rantai nilai,” jelas Bungaran.
Menurutnya perlu mengukur keseluruhan hubungan tersebut secara hati-hati. Sebutan mega-sektor harus mempunyai batas yang jelas dan menghindari penghitungan ganda. Kekuatan gagasan ini harus ditopang oleh bukti mengenai manfaatnya, termasuk kemampuannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan rakyat.
Bayangkan suatu wilayah perikanan. Peningkatan hasil tangkapan akan memberi manfaat terbatas apabila es, listrik, penyimpanan, dan angkutan tidak memadai. Sebaliknya, gudang dingin dapat menganggur apabila pasokan tidak teratur atau pembelinya belum tersedia.
Jika pasokan, mutu, listrik, penyimpanan, jadwal angkutan, pembiayaan, dan pasar dibangun secara selaras, setiap investasi menjadi lebih berguna.
Nelayan memperoleh pasar yang lebih pasti. Pengolah memperoleh bahan baku yang lebih konsisten. Pemberi pembiayaan dapat menilai arus usaha dengan lebih baik. Konsumen memperoleh produk yang mutunya terjaga.
“Inilah alasan ekonomi bagi pendekatan sistem: memperbaiki hubungan antarkegiatan dapat meningkatkan hasil dari seluruh investasi. Karena itu, hambatan utama perlu didiagnosis pada setiap wilayah,” ucap Bungaran.
Di suatu tempat persoalannya mungkin benih. Di tempat lain listrik, kepastian pembelian, pelabuhan, atau aturan yang saling bertentangan. Anggaran dan kebijakan harus diarahkan kepada hambatan yang paling menentukan.
“Pendekatan ini juga memberi landasan industrialisasi yang bertolak dari kemampuan Indonesia. Pangan membuka ruang bagi teknologi pengawetan, fermentasi, nutrisi, mesin, dan kemasan. Perkebunan membuka peluang oleokimia dan biomaterial. Perikanan dan kehutanan menyediakan ruang pengembangan industri serta jasa berbasis pengetahuan,” jelas dia.
Bungaran mengungkapkan, setiap pilihan tetap harus diuji kelayakan pasar, biaya, teknologi, dan dampak lingkungannya.
“Ukuran keberhasilannya ialah bertambahnya kemampuan nasional: produktivitas meningkat, teknologi dikuasai, pemasok berkembang, pekerjaan menjadi lebih bermutu, dan pelaku kecil memperoleh bagian nilai tambah yang adil,” jelas Bungaran.
Indonesia adalah negara kepulauan dan logistik ikut menentukan kemampuan produksi. Hasil yang kehilangan mutu sebelum mencapai pasar akan kehilangan nilainya. Jadwal kapal, konsolidasi muatan, gudang, dan rantai dingin menentukan apakah suatu daerah dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
“Karena itu, pembangunan sentra produksi harus dihubungkan dengan pengolahan, kebutuhan konsumen, dan jaringan antarpulau,” kata Bungaran.
Dari hubungan inilah, menurut Bungaran, kita dapat memperluas pusat kemakmuran, sehingga daerah penghasil memperoleh lebih banyak kesempatan usaha, pekerjaan, dan kemampuan.
“Modal alamnya juga harus dipelihara. Tanah, air, hutan, laut, dan keanekaragaman hayati menopang produksi jangka panjang. Mengurasnya demi hasil sesaat berarti mengurangi kemampuan generasi berikutnya,” urai Bungaran.
Ketahanan Pangan dan Energi
Sementara itu, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Oktaheroe Ramsi menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian penting dari kekuatan negara. Pandangan tersebut disampaikan ketika mewakili Rektor Universitas Pertahanan dalam pembukaan kegiatan.
Menurut Oktaheroe, ukuran kedaulatan negara modern tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer maupun ketersediaan alat utama sistem persenjataan. Kemampuan menjaga pasokan kebutuhan strategis juga menjadi unsur penting dalam mempertahankan daya tahan bangsa.
“Kedaulatan sejati tertumpu pada fondasi ketahanan pangan dan ketahanan energi. Karenanya, pangan bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrument of national power, instrumen daya tahan dan daya saing bagi bangsa dan negara,”
Indonesia sebagai negara tropis kepulauan memiliki kekayaan alam yang besar. Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 adalah mengembangkan potensi tersebut menjadi kemampuan strategis yang didukung teknologi dan daya saing nasional.
“Namun, tantangan terbesar kita menuju Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengubah kekayaan alam pasif tersebut menjadi kemampuan strategis yang memiliki keunggulan teknologi dan daya saing bangsa yang aktif,” kata dia.
Oktaheroe menilai transformasi tersebut membutuhkan kerja bersama antarlembaga. Penelitian, pasar, dan pertahanan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri apabila Indonesia ingin membangun sistem nasional yang kuat.
“Kita membutuhkan sinergi tiga pilar utama, yaki riset dan teknologi, pasar dan tata kelola ekonomi, serta pertahanan negara,” jelas dia.
Dalam pelaksanaannya, lembaga penelitian diharapkan mampu menghasilkan teknologi terapan berdasarkan karakteristik wilayah tropis kepulauan. Hasil penelitian perlu diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya berhenti sebagai publikasi ilmiah.
Sementara itu, pasar perlu memberikan kepastian dan keadilan bagi pelaku agroindustri. Rantai pasok dari hulu hingga hilir juga harus diperkuat agar kegiatan produksi memiliki dukungan distribusi yang memadai.
Sektor pertahanan memiliki fungsi menjaga keamanan ruang hidup dan sumber daya nasional. Integrasi logistik pangan ke dalam sistem pertahanan terpadu juga dipandang penting untuk memperkuat kesiapan negara menghadapi berbagai kondisi sulit.
Oktaheroe kembali menekankan pentingnya sistem agroindustri nasional dalam perspektif pertahanan modern. Menurutnya, kekuatan sebuah negara harus ditopang kemampuan menjaga kebutuhan strategis, bukan hanya mengandalkan kekuatan militer.
“Mengapa konteks sistem agroindustri nasional ini menjadi begitu vital bila ditarik dalam bingkai pertahanan negara? Sebab, dalam perspektif pertahanan negara modern dan doktrin pertahanan semesta, kedaulatan sebuah bangsa tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau alutsista semata,” tambah dia.
Sedangkan Ketua Panitia Bungaran Saragih Insight Gusti Artama Gultomo menambahkan Bungaran Saragih Insight merupakan sebuah ruang pemikiran dan dialog yang diharapkan dapat mempertemukan berbagai perspektif, pengalaman, serta gagasan strategis untuk pembangunan Indonesia.
Pada seri kedua ini, kita mengangkat topik diskusi “Membangun Ekosistem Kelembagaan Nasional: Sinergi Riset, Pasar, dan Pertahanan Menuju Indonesia 2045”.
Tema ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa Indonesia memiliki anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Namun, keunggulan sumber daya alam saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Kita membutuhkan kemampuan untuk mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan transformatif. Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila terdapat ekosistem kelembagaan nasional yang kuat, yang mampu menghubungkan riset dan inovasi, mekanisme pasar, kegiatan produksi, serta kepentingan pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Gultom.
Menurut dia, riset secara khusus dari perguruan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Pasar harus memberikan insentif bagi produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
Sementara itu, pertahanan harus menjadi bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan, keamanan ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya strategis bangsa.
“Ketiganya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, koordinasi, dan kelembagaan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut,” pungkas Gultom.
