NERACAONLINE — Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak lembaga keuangan dan pelaku industri mempercepat pengurangan emisi metana melalui kerja sama yang dapat dilaksanakan dan diukur hasilnya.
Seruan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat berbicara di Acara Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela COP31 di Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Menteri Jumhur, pengurangan metana perlu bergerak dari komitmen menuju pelaksanaan.
Bagi Indonesia, kata Menteri Jumhur, upaya ini menjadi bagian dari penanganan perubahan iklim sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi.
“Kami mengundang lembaga keuangan dan mitra industri untuk membantu pemerintah daerah membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan, mendukung petani mengelola irigasi, serta bekerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana,” kata Menteri Jumhur.
Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur memaparkan langkah pengurangan metana pada tiga sektor utama. Yakni: sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil.
Menteri Jumhur menjelaskan, metana telah masuk dalam kerangka mitigasi yang lebih luas pada NDC kedua Indonesia, dengan dukungan rencana pelaksanaan sektoral.
Kemudian pada sektor sampah, kata Menteri Jumhur, Indonesia mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka atau open dumping serta pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah ini menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission, disertai penguatan estimasi emisi metana untuk meningkatkan ketepatan dan transparansi aksi mitigasi.
“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur juga menjelaskan, di industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah membuka peluang untuk menurunkan emisi sekaligus memanfaatkan biogas yang dipulihkan sebagai sumber energi.
Selanjutnya di sektor pertanian, Menteri Jumhur menjelaskan, pengujian berbagai varietas padi untuk mencari pilihan budidaya rendah emisi. Indonesia juga meninjau perluasan pengairan dan pengeringan secara bergantian dalam budidaya padi. Penerapannya memerlukan kemampuan petani mengendalikan irigasi serta dukungan pendampingan di lapangan.
“Perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak turut membuka peluang menekan emisi sambil mendukung penghidupan petani. Pencatatan praktik-praktik tersebut diperlukan agar kemajuan di tingkat usaha tani tercermin dalam inventarisasi emisi nasional,” kata Menteri Jumhur.
Pada sektor bahan bakar fosil, kata Menteri Jumhur, operator minyak dan gas Indonesia menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana. Prioritasnya meliputi perluasan pengukuran emisi metana di tambang, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi pengurangan emisi yang dicapai.
Perkuat data, teknologi, dan pembiayaan
Jumhur mengakui bahwa percepatan pengurangan metana masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan data, teknologi, dan dukungan pembiayaan. Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober.
“Namun, kami berkomitmen untuk terus memajukan kerangka pengurangan emisi metana guna mencapai komitmen global tersebut,” kata Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
“Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi,” kata Menteri Jumhur.
Jumhur juga menyampaikan rencana memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui sovereign green sukuk atau sukuk hijau pemerintah.
Global Methane Pledge merupakan upaya kolektif untuk mengurangi emisi metana global sekurang-kurangnya 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat 2020. Sasaran tersebut merupakan target global, bukan target pengurangan nasional yang seragam bagi setiap negara peserta.
Menteri Jumhur menekankan pentingnya kemitraan yang menghasilkan pengurangan emisi sebelum 2030 dan dapat dilaporkan bersama kepada forum.
“Kami menyambut kesempatan untuk melaporkan bersama kepada forum ini pengurangan emisi yang dihasilkan kemitraan tersebut sebelum 2030,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.
