Jakarta – PT MRT Jakarta kembali menjadi sorotan publik usai munculnya dua isu strategis yang dianggap melemahkan kinerja perusahaan. Pertama, kebijakan relaksasi Otego yang dinilai merugikan kepentingan MRT Jakarta. Kedua, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan kawasan Blok M, khususnya terkait tenan, yang berujung pada kekecewaan Gubernur DKI Jakarta terhadap manajemen.
Relaksasi Otego Dinilai Rugikan MRT
Kebijakan relaksasi Otego yang belakangan diterapkan PT MRT Jakarta disebut memberi dampak negatif terhadap kinerja bisnis MRT. Relaksasi ini dinilai lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan perusahaan pengelola transportasi perkotaan tersebut.
Direktur Utama PT MRT Jakarta dan Direktur Pengembangan Bisnis disebut berada dalam pusaran kritik lantaran kebijakan tersebut dianggap tidak diantisipasi dengan baik. Kelemahan strategi dan kurangnya komunikasi publik membuat MRT terlihat tidak mampu menjaga kepentingan jangka panjangnya.“Seharusnya MRT Jakarta bisa lebih tegas dalam menjaga posisi tawar. Relaksasi Otego justru berpotensi menurunkan pendapatan dan memperlambat kemandirian keuangan MRT,”.
Pengelolaan Blok M Dinilai Tidak Maksimal
Isu kedua muncul dari kawasan Blok M yang selama ini diharapkan menjadi salah satu transit oriented development (TOD) unggulan. Namun, kinerja pengelolaan dianggap tidak maksimal, terutama dalam penataan tenan.
Sejumlah tenan disebut tidak terkurasi dengan baik sehingga kawasan tidak mampu menarik pengunjung sesuai ekspektasi. Kondisi ini memicu kekecewaan Gubernur DKI Jakarta yang menilai pengelolaan oleh PT MRT Jakarta masih jauh dari harapan.
“Blok M seharusnya menjadi wajah keberhasilan TOD di Jakarta. Kalau tenan dan pengelolaannya tidak ditata serius, ini justru menurunkan citra,”.
Direksi MRT dalam Sorotan
Sorotan kini tertuju kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta dan Direktur Pengembangan Bisnis, karena kedua isu tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan dan strategi bisnis. Publik mempertanyakan sejauh mana visi dan pengawasan direksi dalam mengantisipasi dinamika kebijakan maupun mengelola potensi bisnis di kawasan strategis seperti Blok M.
Publik mendesak agar direksi PT MRT di evaluasi . Jika tidak, kepercayaan pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap MRT Jakarta dapat terus menurun.
