NERACAONLINE – Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Periode 2023 – 2026, Entjik S. Djafar dan mantan Direktur Eksekutif AFPI periode 2019-2013, Kuseryansyah memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2026 untuk menjalani pemeriksaan.
Keduanya terlihat berada dalam gedung Kejati DKI Jakarta dan diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Meski demikian, baik Entjik maupun Kuseryansyah, menolak memberikan komentar perihal kehadirannya di gedung kejaksaan kepada wartawan.
Mengonfirmasi hal itu, AFPI mengatakan bahwa Entjik dan Kuseryansyah hadir untuk memenuhi permintaan pihak kejaksaan. “AFPI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan akan bersikap kooperatif jika terdapat informasi atau keterangan yang diperlukan,” jelas AFPI kepada wartawan.
Namun pihak Asosiasi mengaku belum bisa menyampaikan materi atau substansi pemeriksaan lebih jauh lantaran hal itu merupakan kewenangan pihak kejaksaan.
Menanggapi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang menaungi industri jasa keuangan, termasuk pinjaman daring (pindar) mengaku belum mendapatkan laporan mengenai hal tersebut dari kedua pimpinan AFPI tersebut baik sebelum pemeriksaan berlangsung dan pasca tuntasnya pemeriksaan oleh Kejati DKI Jakarta.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Jasmi saat dikonfirmasi menyebut belum mendapatkan update dari masing-masing pihak terhadap pemanggilan oleh Kejati DKI Jakarta.
Kuat dugaan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Entjik dan Kuseryansyah berhubungan dengan upaya pemeriksaan lanjutan Kejaksaan terhadap kasus salah satu platform pinjaman daring (pindar), Koinworks. Mengingat dalam lima tahun terakhir, industri pinjaman daring tengah menghadapi sorotan publik atas berbagai permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya dan kasus terbaru yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan adalah dugaan penyaluran kredit fiktif di Koinworks yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp600 miliar.
Dalam kasus tersebut, penyidik menduga terdapat manipulasi agunan berupa invoice dan penyaluran pembiayaan tanpa perlindungan asuransi yang menyebabkan potensi kerugian hingga mencapai ratusan miliar. Sejumlah pihak juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus serupa juga terjadi di platform Crowde pada rentang tahun 2023 hingga 2024. Kejaksaan menduga adanya penyaluran kredit fiktif kepada 62 lender senilai Rp12 miliar. Direktur utama Crowde, Yohanes Sugihtonugroho telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Di tengah masifnya penyelidikan oleh penegak hukum, menariknya nama Kuseryansyah digadang-gadang muncul sebagai salah satu calon ketua umum AFPI. Namun menanggapi hal itu, Kuseryansyah belum bersedia memberikan komentar lebih lanjut. “Belum tahu (pencalonan ketua AFPI), masih lama itu di Oktober,” pungkasnya saat ditemui di Kejati DKI Jakarta.
Kuseryansyah bukan sosok baru di AFPI. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif AFPI pada periode 2019 hingga akhir 2023, kemudian menjadi Ketua Harian AFPI pada masa kepemimpinan Adrian Gunadi untuk periode 2020–2023. Adrian Gunadi yang sebelumnya merupakan atasan langsung dari Kuseryansyah di AFPI telah ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri setelah sempat menjadi buronan Interpol di Qatar terkait kasus penghimpunan dana masyarakat secara ilegal sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 yang mengakibatkan kerugian masyarakat sebesar Rp 2.7 triliun.
Posisi Kuseryansyah selaku Direktur Eksekutif dan Ketua Harian di AFPI menjadi sorotan terkait dengan banyaknya permasalahan hukum yang melibatkan anggotanya, termasuk KoinWorks, Crowde dan Investree yang seluruhnya terjadi dalam era kepemimpinan Kuseryansyah dan Adrian Gunadi di AFPI pada periode 2019 hingga akhir 2023.
