NERACAONLINE – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola sektor publik yang mampu menghasilkan nilai publik berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global, transformasi digital, perubahan iklim, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik, pengelolaan keuangan negara dituntut tidak hanya akuntabel, tetapi juga berorientasi pada dampak bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana, dalam pembukaan Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) IAI di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6).
“Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang kita miliki, tetapi oleh kualitas tata kelola yang mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang dikelola negara harus mampu menghasilkan kepercayaan, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ardan.
Mengusung tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan”, PSGS 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan regulator, auditor, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem tata kelola sektor publik yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.
PSGS 2026 menghadirkan sejumlah pembicara kunci, antara lain Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Anggota BPK Prof. Akhsanul Khaq, Chair International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board Thomas Muller Marques Berger, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta pembicara lain dari institusi sektor publik di Indonesia.
Pergeseran Paradigma: Dari Pelaporan Keuangan Menuju Pelaporan Dampak
Menurut Ardan, dunia saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma tata kelola dan pelaporan. Fokus pengelolaan sektor publik tidak lagi hanya pada bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Perkembangan global menunjukkan bahwa praktik sustainability disclosure telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar internasional yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) serta IFRS Sustainability Disclosure Standards mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara lebih komprehensif.
Bahkan, IPSASB saat ini tengah mengembangkan Public Sector Sustainability Reporting Standards (PSRS) yang diproyeksikan menjadi tonggak baru pelaporan keberlanjutan pemerintah di berbagai negara.
“Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kesiapan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem pelaporan perlu terus diperkuat agar pengelolaan keuangan negara semakin berorientasi pada hasil dan dampak,” kata Ardan.
Dalam konteks tersebut, peran akuntan sektor publik menjadi semakin strategis. Akuntan tidak lagi hanya bertugas menyusun laporan dan memastikan kepatuhan, tetapi juga menjadi mitra transformasi pemerintah dalam menghasilkan informasi yang andal, menjaga integritas, mengelola risiko, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berkualitas.
IAI, lanjut Ardan, berkomitmen memperkuat kapasitas profesi melalui pengembangan standar, peningkatan kompetensi, sertifikasi profesional, serta penguatan ekosistem tata kelola yang mendukung penciptaan nilai publik yang berkelanjutan.
Pada penyelenggaraan PSGS 2026, IAI juga melaksanakan yudisium peserta Certified Government Accounting Associate (CGAA) dan Certified Government Accounting Expert (CGAE), serta mengumumkan hasil Call for Paper PSGS 2026 yang telah dinilai pada 19 Juni 2026. Berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya praktik tata kelola sektor publik di Indonesia.
Menurut Ardan, transformasi tata kelola sektor publik tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pemeriksa, regulator, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“PSGS 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan global di bidang akuntansi dan pelaporan keberlanjutan sektor publik, sekaligus mempercepat terciptanya nilai publik yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ardan.
