Genjot pertumbuhan inklusi keuangan yang seimbang dengan pertumbuhan literasi menjadi hal penting di era digital saat ini untuk menjembatani gap yang ada. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90%, namun masih terdapat gap sekitar 25–30% antara inklusi dan literasi keuangan. Di sektor fintech, literasi keuangan tercatat di angka 13%, sementara tingkat inklusi baru mencapai 36%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem keuangan inklusif tidak dapat hanya bertumpu pada perluasan akses terhadap layanan keuangan. Diperlukan kombinasi antara infrastruktur, investasi, konektivitas, literasi, pendampingan, serta desain produk yang relevan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat akar rumput.
Rudiantara, Komisaris Utama Amartha mengatakan, inklusi keuangan harus diiringi dengan literasi dan financial health. “Inklusi keuangan saja tidak cukup. Masyarakat perlu memahami cara mengelola keuangan secara bijak, bukan sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Disampaikannya, pendekatan literasi keuangan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang dilayani. Untuk masyarakat rural, pendampingan langsung masih menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman dan perilaku keuangan yang sehat.
Dia menambahkan bahwa Amartha berfokus pada perempuan di wilayah rural, dengan sekitar 70% mitra atau customer berada di luar Jawa, dan didukung lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang memberikan pendampingan secara langsung. Sementara Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuturkan, di tingkat akar rumput, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi penting karena perempuan memiliki peran langsung dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan komunitas, dan memperkuat ekonomi lokal.
Veronica Tan menekankan bahwa perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek penting dalam strategi ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Menurutnya, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui akses lahan, edukasi, coaching, pembiayaan, dan keberlanjutan,“Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,”katanya.
Dari perspektif kewirausahaan, Sandiaga Uno menilai bahwa entrepreneur akar rumput membutuhkan tiga hal utama agar dapat naik kelas, yaitu akses terhadap pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan yang tepat. “Tahap awal, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan, karena pelaku usaha kecil perlu memastikan produknya dapat terserap oleh pasar. Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” ujar Sandiaga.
Dari sisi bank digital, President Director Superbank, Tigor M. Siahaan menekankan pentingnya menghadirkan aplikasi dan produk keuangan yang sederhana, ringan, dan mudah digunakan oleh masyarakat akar rumput. ”Masih banyak masyarakat yang membutuhkan agen untuk melakukan transaksi sederhana seperti transfer dana. Hal ini menunjukkan bahwa produk digital perlu dirancang sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan pengguna,”jelasnya.
Tigor juga mencontohkan produk Celengan yang dikembangkan Amartha untuk membantu masyarakat menyisihkan dana secara rutin mulai dari Rp10.000. Menurutnya, kebiasaan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun aset dan kesehatan keuangan secara bertahap.
Sementara Director and Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, Yessie D. Yosetya menyoroti bahwa layanan digital, termasuk aplikasi keuangan, tidak dapat berjalan tanpa konektivitas.
Menurutnya, konektivitas perlu dilihat dalam dua lapisan, yaitu memastikan akses internet tersedia dan memastikan akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.”Masih terdapat titik-titik wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas memadai, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi pondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital.”katanya.
Yessie menjelaskan bahwa pemanfaatan internet umumnya terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu hiburan, peningkatan pengetahuan, dan produktivitas. Karena itu, masyarakat perlu didorong agar tidak hanya menggunakan internet untuk konsumsi konten, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan meningkatkan produktivitas.
Para panelis sepakat bahwa akses terhadap pembiayaan, layanan keuangan, pasar, maupun internet perlu diiringi dengan edukasi, pendampingan, dan pemanfaatan yang produktif. Pembangunan ekosistem keuangan inklusif tidak hanya membutuhkan investasi pada infrastruktur fisik dan digital, tetapi juga penguatan literasi, teknologi, serta pendekatan berbasis komunitas.
Dengan ekosistem yang terintegrasi, masyarakat dapat menjadi penerima manfaat dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
