Indonesia menjadi negara yang tengah menikmati bonus demografi. Dimana sekitar 68,9% hingga 69% dari total penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif. Kondisi ini aset yang harus dipersiapkan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai status negara berpendapatan tinggi. Ya, upaya ini membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas, dan daya saing industri agar besarnya penduduk usia produktif dapat menjadi pendorong kemakmuran nasional.
Bonus demografi adalah kesempatan sejarah yang tidak akan datang dua kali. Jika dikelola dengan baik dapat menjadi tenaga pendorong bagi lahirnya Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih demokratis. Namun jika gagal dimanfaatkan, maka sebaliknya dapat berubah menjadi sumber tekanan sosial yang justru melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Masa depan demokrasi Indonesia, dengan demikian, tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di arena politik, tetapi juga oleh kemampuan negara mengubah energi menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pekerjaan, dan pekerjaan menjadi harapan bagi jutaan anak muda Indonesia.
Di era bonus demografi dan serba digitalisasi, penguatan pendidikan politik bagi generasi milenial dan Gen Z menjadi investasi jangka panjang membangun demokrasi yang lebih maju. Hal inilah yang menjadi peluang dan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di usianya ke-73 sebagai pengawal demokrasi dan juga penyelenggara pesta demokrasi politik untuk menjangkau luas penguatan pendidikan politik kekinian bagi generasi milenial dan gen Z. Hal ini sangat beralasan karena pemilihan umum (Pemilu 2024), kelompok pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z mendominasi lebih dari separuh jumlah pemilih nasional.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia semakin ditentukan oleh generasi digital. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap dalam proses politik, melainkan menjadi kelompok utama yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik di masa mendatang. Kehadiran Gen Z membawa perubahan besar dalam cara demokrasi dijalankan.
Tengok saja, kampanye politik yang sebelumnya identik dengan baliho, rapat umum, dan pendekatan konvensional kini bergeser ke ruang digital melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan X. Politik menjadi lebih cepat, visual, dan dekat dengan budaya populer yang akrab bagi generasi muda. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas. Media sosial memungkinkan anak muda lebih mudah mengakses informasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam diskusi publik.
Namun di sisi lain, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan baru. Informasi politik sering kali disederhanakan menjadi konten singkat yang lebih mengutamakan sensasi daripada substansi. Akibatnya, rekam jejak, gagasan, dan kualitas kebijakan terkadang kalah oleh popularitas dan gimik politik di media sosial.
Melihat pasar para pemilih adalah Gen Milenial dan Gen Z yang terus bergerak dinamis, KPU harus jeli melihat tren kekinian dalam menyelenggarakan pendidikan politik tanpa mengesampingkan subtansi. Misalnya saja, pendidikan politik bagi Gen Z yang biasanya pendekatan lama yang bersifat formal dan kaku tidak lagi efektif bagi generasi digital. Pendidikan politik harus dikemas secara kreatif, visual, dan interaktif agar lebih mudah dipahami dan menarik minat anak muda. KPU, akademisi, dan partai politik perlu membangun pola komunikasi politik yang lebih relevan dengan karakter generasi saat ini.
Tentunya, kita sepakat pendidikan pemilih dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dalam membangun demokrasi yang lebih bersih, inklusif, dan partisipatif.
Namun, potensi tersebut hanya dapat berkembang jika didukung oleh literasi politik yang kuat dan ruang demokrasi yang sehat. Masa depan demokrasi Indonesia tidak lagi hanya dibentuk melalui podium-podium formal, tetapi juga melalui ruang digital tempat generasi muda berpikir, berdiskusi, dan menentukan arah perubahan bangsa.
Demokrasi Hijau
Literasi dan edukasi menjadi keniscayaan bagi KPU membangun demokrasi yang berkualitas. Pasalnya, demokrasi yang sehat ditentukan oleh kualitas partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih harus menjadi proses yang berlangsung secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, mandiri, serta bertanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa.
Sejatinya dengan pemahaman masyarakat yang kuat, diharapkan siap menghadapi tantangan demokrasi modern, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, politik uang, ujaran kebencian, hingga sikap apatis terhadap proses demokrasi. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggagas demokrasi hijau sebagai paradigma untuk menjawab tantangan demokrasi yang mahal serta ancaman perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.
Suka tidak suka, di balik meriahnya pemilu sebagai pesta demokrasi belum sepenuhnya ramah lingkungan. Pemilu di Indonesia sebagai manifestasi kedaulatan rakyat ternyata tidak hanya menghasilkan konsekuensi politik, tetapi juga dampak ekologis yang signifikan dan sistemik. Setiap siklus pemilu menghadirkan fenomena yang berulang: spanduk dan baliho memenuhi ruang publik, limbah kampanye menumpuk, dan distribusi logistik dalam skala besar meninggalkan jejak karbon yang tidak kecil.
Pemilu memang berhasil menghadirkan partisipasi politik, tetapi di sisi lain juga meninggalkan “jejak ekologis” yang jarang diperhitungkan dalam evaluasi keberhasilannya. Demokrasi elektoral, dalam praktiknya, masih berjalan dalam kerangka yang cenderung abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan 17,4 juta ton sampah pada tahun 2023, dengan 18,8% di antaranya berupa plastik. Angka ini meningkat tajam pascapemilu 2024 karena pemilihan legislatif dan daerah berlangsung serentak.
Alat peraga kampanye berbahan PVC menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Jenis plastik ini membutuhkan waktu berabad-abad untuk terurai secara alami, merusak ekosistem, mencemari lautan, dan memperburuk krisis lingkungan yang telah memprihatinkan. Selain itu, kampanye semacam ini seringkali gagal memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan proses pemilu.
Produksi dan pemasangan alat-alat peraga tersebut seringkali membuat biaya kampanye membengkak dan sebagian besar mengalihkan fokus partai dari penyampaian kampanye berbasis ide ke kampanye berbasis popularitas yang bergantung pada anggaran yang besar. Oleh karena itu, konsep pemilu hijau (green election) dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah terkait pemilu di Indonesia. Pemilu hijau merujuk pada praktik pemilu yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan.
ada akhirnya, pemilu hijau bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari transformasi budaya politik. Dengan mengurangi jejak ekologis pemilu, kita menciptakan ruang bagi perdebatan ideologis yang lebih substantif. Pemilih tidak lagi dijejali spanduk dan baliho yang mencolok, tetapi ide-ide dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Pemilu yang ramah lingkungan juga berfungsi sebagai alat edukasi publik tentang pentingnya keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan. Ketika isu lingkungan menjadi bagian integral dari proses demokrasi, kita menanamkan kesadaran kolektif yang lebih besar tentang perlunya melindungi planet ini. Dalam iklim politik yang seringkali hanya menawarkan kebisingan, pemilu hijau menawarkan harapan: bahwa demokrasi adalah bagian penting dari kemajuan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Semoga !
