JAKARTA, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Namun, kemampuan tersebut harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi agar informasi yang dihasilkan tetap objektif, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Imam Wahyudi, menekankan bahwa AI hanya akan bekerja efektif jika didukung sumber data yang benar dan kredibel. Dia menyebut BPS sebagai rujukan utama penyedia data nasional.
“Penggunaan AI harus diimbangi dengan data yang akurat. Kita bisa mengambil data dari BPS yang memang kompeten di bidang data nasional,” ujar Imam dalam Pelatihan Jurnalistik Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan di Gedung P3D Kementan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025).
Menurut dia, data adalah kunci dalam mengolah informasi yang meyakinkan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Imam juga mengingatkan pentingnya menangkap arus isu di media sosial untuk kemudian diverifikasi kebenarannya.
“Lagi-lagi, data menjadi sangat penting untuk menguatkan apa yang sedang dikerjakan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moh. Arief Cahyono, menilai perkembangan teknologi memudahkan akses informasi secara cepat dan luas. Hal ini membuat penguasaan teknologi, termasuk AI, menjadi keharusan bagi para praktisi komunikasi publik.
“Dulu mencari data sangat sulit, sekarang justru mudah. Pelatihan ini sangat penting karena ke depan kita akan disajikan banjir informasi. Kita harus bisa mengolahnya menjadi narasi positif bagi pembangunan pertanian,” jelas Arief.
Ia menegaskan bahwa kecepatan dalam menyampaikan informasi harus dibarengi penggunaan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab.
“Teknologi harus dikuasai dan harus mengerti cara menggunakannya,” ujarnya.
Dalam sesi materi, Pracoyo Wiryoutomo, Pengamat Media dan Komunikasi Sekaligus Direktur Utama Spora Communication, menekankan pentingnya penguasaan keterampilan dasar penggunaan AI bagi humas Kementan. Menurut dia, AI bukan sekadar alat bantu, tetapi leverage penting untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan komunikasi publik pemerintah.
Pracoyo memaparkan tiga prinsip fundamental yang wajib dipahami aparatur humas saat memanfaatkan AI:
1. Memberikan prompt yang jelas
Instruksi yang spesifik dan detail memungkinkan AI menghasilkan keluaran yang relevan dan sesuai kebutuhan kebijakan serta gaya komunikasi pemerintah.
2. Memberikan konteks
AI harus diberi informasi tentang identitas pengguna, karakter institusi, gaya komunikasi, serta tujuan dokumen yang akan dibuat—mulai dari rilis berita, caption publikasi, analisis isu, hingga materi presentasi pimpinan.
3. Melakukan verifikasi
Menurut dia, AI tetap berpotensi menghasilkan kekeliruan. Karena itu, pengecekan manual dan verifikasi data wajib dilakukan agar tidak menciptakan informasi yang bias atau menyesatkan.
“AI tidak selamanya benar. Karena itu tetap harus dilakukan verifikasi agar tidak menjadi berita salah,” ujar Pracoyo.
Sebagai pengamat media, Pracoyo juga menilai bahwa AI membuka peluang besar bagi kementerian untuk memperkuat komunikasi berbasis data. Mulai dari membaca pola perbincangan publik secara real time, merumuskan narasi yang lebih presisi, hingga mempercepat produksi konten yang sejalan dengan arah kebijakan pertanian.
“Dengan penguasaan AI, humas pemerintah bisa bekerja jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih relevan dengan kebutuhan publik,” tambahnya.
