NERACAONLINE – PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah awal rencana kerja sama dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional pada Jumat (9/10) di Palma One, Jakarta.
Kesepakatan ini menjadi tahap awal rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema prakarsa badan usaha (unsolicited). Kegiatan pada 8-9 Oktober 2026 ini beragendakan pembahasan dan penandatanganan KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional berbasis pemanfaatan lahan tidak produktif dengan pendekatan holistik, agroforestri Silvopastura, Silvofishery, anatara PPM dengan Pemkab Jayapura.
Kerjasama ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen PPM, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Kepala Bappeda, serta para kepala perangkat daerah terkait. Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penandatanganan MoU merupakan tahap awal yang akan dilanjutkan dengan kajian mendalam bersama perangkat daerah terkait. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi langkah-langkah berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar dapat mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Yunus Wonda. Ia berharap Kabupaten Jayapura dapat berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, melalui dukungan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Terkait MoU dengan PT Palma, ini merupakan tahapan awal. Setelah MoU disahkan, tim dari PT Palma akan diturunkan untuk melakukan kajian mendalam yang melibatkan dinas-dinas terkait,” jelasnya.
Komitmen Mendukung Kemandirian Pangan dan Energi
Direktur Utama PPM, Mardianto, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Melalui kompetensi di sektor pangan dan energi, PPM ingin berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kemandirian nasional.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” kata Mardianto.
Ia menambahkan bahwa cakupan kegiatan PPM tidak terbatas pada Kabupaten Jayapura, tetapi diarahkan pada skala nasional. “Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” ujarnya.
Mardianto juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan kebetulan kemampuan kami ada di sektor pangan dan energi. Jadi, fokus kami ada di pangan dan energi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, VP Regional Papua Raya PPM, Imam Syafei, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadi langkah awal bagi PPM untuk mengembangkan program di wilayah Papua Raya, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Menurut saya, ini bukan sekadar tertarik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk membangun daerah Papua. Oleh karena itu, kami hadir bersama PT Palma untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan di sana, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi,” ujar Imam.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) PPM di Papua. Tahap pembahasan dan penandatanganan MoU menjadi bagian awal dari proses yang selanjutnya akan dikembangkan berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan daerah.
“Ini adalah langkah awal bagi PT Palma untuk mulai membangun wilayah Papua Raya, khususnya di Kabupaten Jayapura. Setelah pembahasan yang berlangsung sejak kemarin hingga penandatanganan hari ini, Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi pilot project kami di Papua,” katanya.
Imam menambahkan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum produktif berpotensi dikembangkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
“Ketahanan pangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Apalagi untuk tanah-tanah tandus yang sebelumnya tidak bisa diolah, kini bisa kita kelola bersama PT Palma,” ujarnya.
Penandatanganan MoU antara PPM dan Pemerintah Kabupaten Jayapura merupakan tahap awal dari rencana kerja sama. Selanjutnya, PPM akan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta peluang pengembangan program.
Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan bagi penentuan langkah lanjutan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Melalui proses ini, kerja sama diharapkan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan daerah dan mendukung pengembangan sektor pangan serta energi secara berkelanjutan.
