NERACAONLINE- Di lorong kecil pasar Ciputat, riuh suara penjual dan pembeli saling tawar menawarkan dagangannya mengambarkan denyut ekonomi rakyat masih hidup meski di tengah ekonomi yang menantang. Geliat ekonomi di pasar, menandakan realita daya beli masyarakat kelas bawah masih terjaga. Tak ada yang istimewa aktivitas masyarakat di pasar, namun dibalik lorong kecil itu ada ruang digital yang hidup. Pasalnya, sebagian besar pedagang memfasilitasi transaksi digital melalui QRIS. Kondisi ini sangat kontras dengan pandangan masyarakat pada umumnya, bila di pasar uang cash menjadi utama dan gak ada uang gak ada barang.
Suheli (49), salah satu pedagang daging asal Pandeglang ini sudah mengadopsi layanan digital untuk transaksi pembelian daging. Meski layanan transaksi digital melalui QRIS masih sedikit, namun masyarakat yang terbiasa menggunakan pembayaran digital sangat terbantu.”Kita sediakan alternatif pembayaran, bisa dengan uang tunai atau QRIS. Tapi saya lebih utamakan pembayaran lewat QRIS,”katanya kepada Neraca, kemarin.
Menurutnya, dengan transaksi QRIS tak perlu lagi menyiapkan uang receh untuk kembalian dan begitu juga sebaliknya dengan pembeli.”Kalau dulu belum pakai QRIS, saya harus siapkan uang receh satu juta hingga dua juta buat kembalian dan apalagi menjelang puasa dan lebaran. Kini sejak pembayaran bisa pakai QRIS gak perlu siapin kembalian receh jumlah besar,”tuturnya.
Dirinya yang juga nasabah BRI menuturkan, layanan QRIS menciptakan transaksi yang praktis, aman dan nyaman. Hal ini juga bagian dari dukungan bagi pemerintah menciptakan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan digital di tingkat para pedagang. Dirinya yang sudah berdagang daging sejak tahun 2003, merasakan betul manfaat pembayaran dengan QRIS.”Dua lapak dagangan saya di pasar Ciputat dan Pamulang, semuanya suidah pakai QRIS,”ungkapnya.
Disampaikannya pula, hampir semua pedagang daging di Ciputat menyediakan pembayaran lewat QRIS. Hal ini demi memudahkan konsumen dalam pembayaran. Kendati baru 25% pembeli daging pakai QRIS, lanjut Suhaeli, hal ini menandakan masyarakat di pasar sudah mulai melek digital.
Sinta (38), mengakui, belanja daging di pasar Ciputat tak perlu lagi khawatir dan panik gak bawa uang cash karena disediakan pembayaran digital,”Saya lebih nyaman belanja di pasar pakai QRIS, ketimbang bawa uang jumlah banyak. Selain praktis juga aman tanpa takut di copet,”katanya.
Ibu tiga anak ini menambahkan, transaksi digital melalui smartphone sudah menjadi kebutuhan dan bukan lagi sebagai gaya hidup. Apalagi mereka gen Z yang sudah melek digital akan lebih memilih transaks digital dengan smartphone yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Hal senada juga disampaikan Nurul, (35), pengunjung pasar Ciputat, transaksi digital dengan QRIS tak selamanya hanya diperuntukkan pedagang di mall besar. Namun di pasar yang dibilang kumuh juga perlu layanan transaksi digital.”Kalau pakai QRIS gak melulu buat beli makanan ataupun transaksi lainnya, tapi disini beli cabai dan daging juga bisa.”tuturnya.
Dorong Pertumbuhan UMKM
Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital di Indonesia terus tumbuh positif. Gubernur BI, Destry Damayanti mengungkapkan, saat ini jumlah pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia. Kondisi tersebut membuat transaksi tunai (cash) semakin berkurang, terutama di wilayah yang telah memiliki akses internet dan infrastruktur digital yang memadai.”Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash. Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot,” kata Destry.
Menurut Destry, uang kartal saat ini masih menjadi instrumen pembayaran utama di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan jaringan internet dan masih adanya area blank spot membuat masyarakat di daerah tersebut belum dapat sepenuhnya beralih ke sistem pembayaran digital.
Namun, di berbagai wilayah lain, preferensi masyarakat telah bergeser ke pembayaran non-tunai. QRIS kini semakin banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional.”QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS. Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas. Nah, jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang menggunakan cash,” ujarnya.
Meski tren digitalisasi pembayaran terus menguat, BI menegaskan uang kartal tetap memiliki peran penting dalam sistem pembayaran nasional. Destry memastikan masyarakat tetap bebas memilih metode transaksi, baik secara digital maupun menggunakan uang tunai.
Karena itu, BI mengingatkan para pelaku usaha dan pedagang untuk tetap menerima pembayaran menggunakan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ya, dibalik masifnya pertumbuhan transaksi digital tak bisa lepas dari dukungan infrastruktur dan konektivitas internet yang berkualitas dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan dampak terhadap daya beli masyarakat. Pasalnya, ketika akses fisik dan layanan digital makin membaik, proses distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien.
Kemudahan ini menciptakan peluang pendapatan baru, memperluas pasar, serta menurunkan berbagai hambatan ekonomi yang sebelumnya membatasi masyarakat. Perpaduan antara pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi akhirnya memengaruhi kemampuan dalam membeli barang dan layanan sehari hari.
Kesenjangan Digital
Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Muhammad Nidhal mengatakan, transformasi digital yang juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat harus dibarengi dengan upaya nyata untuk mendukung keamanan dan pertumbuhan di sektor ini, termasuk meminimalisir kesenjangan digital dan memperkuat daya saing digital antar daerah di Indonesia,”Kesenjangan digital tidak hanya soal akses dan konektivitas, tetapi juga ketimpangan keterampilan serta kesempatan dalam memanfaatkan dan memahami perkembangan teknologi informasi,”ujarnya.
Bagaimana pun juga kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di tengah akses internet supercepat dan AI canggih telah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi muda urban, tetapi jutaan warga di wilayah terpencil masih bergulat tanpa sinyal stabil, menghambat peluang pendidikan dan pekerjaan mereka.
Fenomena ini tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana anak-anak kota mahir coding sementara remaja desa terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat kurangnya akses informasi. Dampaknya terlihat pada tingginya angka pengangguran muda di daerah pinggiran Jakarta, yang kalah bersaing karena minim keterampilan digital. Ketidaksetaraan ini memperburuk konflik sosial, seperti kecemburuan antargenerasi yang merasa ditinggalkan oleh kemajuan nasional.
Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi pernah mengatakan, sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi digital 2026, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga isu regulasi yang kerap tertinggal dari laju inovasi teknologi. Selain tantangan domestik, dia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor digital nasional.
Heru menilai sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut. Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai tetap menjadi fondasi penting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, transformasi digital tidak dapat dijalankan pemerintah atau industri sendiri. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan ekosistem digital nasional.”Musuh kita bukan sesama pelaku ekosistem. Musuh kita adalah ketertinggalan, kesenjangan digital, dan rendahnya produktivitas. Karena itu transformasi digital harus menjadi gerakan bersama,” tegas Edwin.
Sementara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital yang telah dibangun di berbagai pelosok Indonesia untuk menjawab kesenjangan digital.
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar mengatakan, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Mayoritas berada di sektor pendidikan, yakni sekitar 68%, disusul sektor kesehatan sebesar 5,89%. Sementara itu, sekitar 19,9% lokasi berada di kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Infrastruktur tersebut juga dimanfaatkan di pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.
Disampaikan Fadhilah, posisi BAKTI bukan sebagai operator telekomunikasi. BAKTI berperan sebagai lembaga yang melakukan dan mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur, sementara core network sepenuhnya dimiliki operator seluler di Indonesia. Ditambahkan Fadhilah, pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T tidak cukup hanya dengan menghadirkan jaringan internet.
Ada empat prinsip yang menjadi perhatian BAKTI, yakni keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, dan keberlanjutan industri. Dia menjelaskan, keberlanjutan masyarakat penting untuk mendorong adopsi dan inklusi digital. Di sisi lain, kualitas layanan harus tetap dijaga, sementara konektivitas juga diharapkan mampu membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang.
Aspek keberlanjutan industri juga menjadi perhatian. Pemerintah, kata Fadhilah, tidak ingin kehadiran infrastruktur yang dibiayai negara justru membuat sektor komersial kehilangan ruang untuk tumbuh. Karena itu, BAKTI sejak 2024 mulai menjalankan exit strategy. Wilayah yang sudah mencapai tingkat kematangan tertentu akan ditawarkan kepada vendor, operator, tower provider, atau mitra lainnya untuk dikelola lebih lanjut.
Pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada urusan jaringan. BAKTI juga menggabungkannya dengan program pemberdayaan ekosistem digital dan kemitraan BUMDes. Melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, hingga penguatan kemitraan BUMDesma, masyarakat di daerah didorong agar tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan aktivitas ekonomi.
Dampaknya mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, konektivitas dimanfaatkan untuk mendukung modernisasi sekolah dan memperkuat sistem rujukan layanan medis di puskesmas. Cerita serupa muncul di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kehadiran BTS BAKTI membantu mengurangi wilayah blank spot sekaligus membuka kembali akses komunikasi masyarakat.
Konektivitas yang sebelumnya terbatas kini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurut Fadhilah, tantangan berikutnya bukan hanya memperluas akses, tetapi memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.
